Dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi tersebut, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan k…
ABSTRAK Penelitian ini membahas pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di tanah milik pribadi di Lingga, Indonesia, yang berakar pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria. Meskipun Indonesia berkomitmen sebagai "negara hukum," implementasi peraturan yang efektif sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan tantangan dalam proses …
Kabupaten Kepulau Anambas juga harus memiliki kemampuan untuk mengikuti dan mampu menggunakan (E-Purchasing) pengadaan barang dan jasa pemerintah pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tujuan pemerintah untuk mengurangi biaya, waktu serta mengurangi terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme dalam sistem pemerintahan kabupaten dapat berjalan dengan oPTimal. Rumusan masalah bagaimana…
Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Sak. Untuk pembangunan Jalan tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sebagai masyarakat yang terdampak dari proses pembangunan jalan tol melakukan gugata…