Kejahatan dibidang pertanahan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, dan pembuatan dokumen palsu berupa Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Ganti Kerugian yang melibatkan beberapa orang yang terkait,…
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah sagu yang dilakukan oleh kilang sagu di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kilang Pho Lin San tidak menjaga lingkungan hidup Limbah dari pengelolaan sagu atau juga disebut repu oleh masyarakat setempat dibuang langsung ke sungai oleh Kilang Pho Lin San sehingga timbulnya…
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan,keadilan dan kepastian hukum terhadap konsumen. Undang Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang larangan larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Namun pada kenyataan nya ketidaktahuan masyarakat akan aturan ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat dari ketentuan yang merugi…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum agen asuransi dalam penyampaian prospektus kepada calon nasabah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta menelaah urgensi pembentukan norma eksplisit guna memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi. Dalam praktik industri asuransi, agen merupakan aktor kunci dalam meny…
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 membawa perubahan substansial dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan yang sangat dominan, dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap presiden relatif terbatas. Namun, pasca…
Di era berkembang pesatnya internet memunculkan banyak perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa internet salah satunya PT Cipta Informatika Cemerlang yang memberikan jasa internet CIC Home. Akan tetapi, layanan akses internet tersebut tidak terlepas dari adanya kendala dan gangguan pada layanan akses internet. Gangguan layanan akses internet telah membuat pelanggan dirugikan dan mengganggu pela…
Salah satu bentuk kejahatan yang kerap dijumpai dalam masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Di Indonesia, pelanggaran hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan hukuman bagi para pelakunya. Pemerasan merupakan tindakan yang mementingkan pribadi dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman terhadap individu lain untuk memaksa m…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj. Kades Mentulik Kec. Kampar Hilir Kiri Kab. Kampar, mengetahui pendapat hakim dalam memutus tindak pidana korupsi uang desa dan ekonomi desa yang dilakukan oleh kepala desa dan memeriksa tanggung jawab kepala desa yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian nor…
Seiring dengan perkembangan zaman, bertambah pula berbagai macam transportasi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan. Dalam melaksanakan berbagai macam urusan, lalu lintas adalah sarana yang tepat yang memiliki peranan penting untuk melaksanakan segala urusan manusia. Di Indonesia, hal yang mencolok saat ini dalam lalu lintas adalah rendahnya tertib berlalu lintas. Ditinjau dari peraturan lalu…