Filter by
Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan …
Eksekusi barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala, terutama jika barang bukti berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut. Rumusan masalah da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022151
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pen…
ABSTRAK Negara wajib menjunjung tinggi dan membangun hukum tanpa terkecuali. Salah satunya adalah menjunjung tinggi terkait hukum pidana dan hukum acara pidana UU Peristiwa Pidana dalam KUHAP sendiri menetapkan aturan yang sangat seragam untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap korban. Putusan Mahkamah Konstitusi Amar no. Pada tanggal 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan tujuan baru, …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010079
- Collation
- 93 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.05
Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negri Tanjungpinang Dalam Melakukan Upaya Pe…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021086
- Collation
- i, 97 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.07 Rik a
Analisis Yuridis Pertimbangan Jaksa Dalam Kasus Penuntutan Pidana Mati Terhad…
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN JAKSA DALAM KASUS PENUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021063
- Collation
- i, 154 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Abd a
Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Penghentian Penuntutan Dalam Perkara…
Tindak pidana merupakan masalah sosial yang kompleks dan memiliki dampak yang dapat merugikan masyarakat. salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana penadahan. Restorative Justice merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manifestasi konsep hukum progresif. Dengan adanya Restorative Justice atau keadilan restoratif dapat dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010570
- Collation
- i, 107 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Rif p
Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Sebagai Pe…
Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak. Namun, dalam kenyataannya banyak anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Adapun permasalahan pokok didalam penelitian ini yang a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010541
- Collation
- i, 123 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Gre p
Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perkebunan Provinsi R…
Perjanjian kerjasama merupakan sebuah kontrak yang mengatur hubungan kerjasama antara kedua belah pihak yang menentukan kewajiban hak, tanggung jawab dan aspek hukum lainnya yang mengikat para pihak selama masa kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut memastikan agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010001
- Collation
- i, 94 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Independensi Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Rencana Penuntutan (rentut) Ti…
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sehubungan dengan adanya kebijakan internal Kejaksaan terkhusus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru berupa rencana penuntutan (rentut), dimana sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana penuntutan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021031
- Collation
- i, 124 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 347.014 Ayu i
Peran Serta Jaksa Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri…
Analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berd…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021017
- Collation
- i, 148 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Jam p
Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Pasaman Dalam Rangka Menge…
Modus operandi korupsi yang bersifat individual sudah mulai tertinggal, dimensi baru kejahatan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pejabat publik, dikenal dengan korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan, yaitu selalu berkaitan dengan masalah kebijakan. Timbulnya kerugian negara menurut Husein Yunus sangat terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021048
- Collation
- i, 169 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography