PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Wendi Efredi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk kemajuan di dalam sebuah desa karena posisinya sangat berpengaruh atas wewenang kepala desa dalam mengambil keputusan untuk pembangunan sebuah desa, pembangunanpembanguna…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Oleh Mahendra Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan untuk memenuhi dan membimbing aspirasi warg…
Penelitian “Peran Pemerintah Kota Batam dalam Pelayanan dan Perlindungan Hak serta Kewajiban Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui P4MI” menarik perhatian penulis karena mengungkap peran strategis Pemkot Batam di wilayah perbatasan sebagai pelindung PMI bernilai tinggi. Efektivitas P4MI belum dievaluasi komprehensif, sehingga studi ini krusial untuk mengukur kontribusinya dalam lindungi ha…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kempas serta upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan kendala legalitas lahan dan peningkatan partisipasi petani. Program PSR merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas per…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau periode 2010–2024. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provins…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Permasalahan sampah di kawasan perbatasan menjadi kompleks karena melibatkan dua kewenangan administratif yang berbeda, sementara aktivitas masyarakat bersifat lintas wilayah …
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pemanfaatan Dana Desa. Implementasi program ini berada di bawah kewenangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ber…
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting bagi kehidupan dan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan tanah semakin tinggi, sehingga diperlukan pengaturan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum. Permasalahan penguasaan tanah tanpa hak di Kelurahan Bukit Datuk, Dumai Selatan, berpotensi menimbulkan konflik pertanahan sehingga diperlukan upaya preventif pemer…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa Kubang Jaya terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teratai Kelulut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (emp…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kinerja keuangan sebagai indikator keberhasilan perusahaan sektor healthcare yang dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dewan direksi wanita, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor Healthcare y…