Pada umumnya pelaksaan eksekusi benda jaminan dapat menimbulkan sengketa karena kreditur menghendaki hak pelunasaan atas benda jaminan sedangkan debitur atau dalam kasus ini sebagai pihak ketiga tidak rela benda jaminan akan dieksekusi untuk pelunasaan hutang dari debitur, pihak ketiga mempertahankan benda jaminan dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan dengan alasan gugatan perbuatan melawa…
Perihal perkara hak tanggungan, terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dimana debitur (nasabah) tidak kunjung melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Balai Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Bank memaparkan apabila adanya debitur (nasabah) yang menganggap remeh dan tidak memperdulikan batas waktu dari perjanjian kredit tersebut, oleh sebab itu…
Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pokok permasalahannya adalah problem yang terjadi dalam penerapan pasal ujaran kebencian dan tidak jelasnya perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45a ayat (2). Penelit…
Tenaga kerja atau pekerja menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemenuhan Hak Pekerja berupa Cuti Tahunan diberikan melalui Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Tri Bakti Sarimas dengan Karyawan yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Financing To Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Tahun 2010-2020. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan). Objek penelitian ini merupakan perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Variabel Non Perfor…
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, mengatur tentang hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketidaksesuai aturan berlaku dengan prosedur seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan narapidana. Para narapidana tidak memperoleh hak mediasi dalam menyelesaikan p…
ABSTRAK Jumlah dari kasus tindak pidana penggelapan di Wilayah Kepolisian Sektor Sukajadi yang penulis dapatkan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan jumlah kasus tindak pidana sebanyak 14 kasus. Lalu di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi menjadi 18 kasus. Di tahun 2023 kasus mengalami sedikit penurunan yaitu 17 kasus. Berdasarkan uraian latar belakang, ter…
Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Beberapa cara Peralihan Hak Atas Tanah ialah dengan jual beli,tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan/inbreg,wasiat. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah yaitu hibah. Hibah dapat diberikan kepada semua orang tanpa Ras,agama,kulit dan …
Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di sektor hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik. Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset, VCD, DVD, dan lain-lain. Khusus mengenai pembajakan kaset dari tahun ke tahun makin marak saja. Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari kondisi ekonomi dan …
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lainnya merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 5 tahun…