Dalam praktik peradilan pidana, terkadang hakim menemukan perkara- perkara yang sifatnya ringan dan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, yang secara sosial, dianggap tidak perlu dijatuhi pidana, akan tetapi tetap dipidana karena belum adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada jenis perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan tes…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menjelaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan serta kinerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang Aparatur Sipil Neg…
Tindakan main hakim sendiri merupakan Tindakan yang timbul karena adanya reaksi dari Masyarakat baik secara individu maupun dalam bentuk massa yang diakibatkan dari kondisi Dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Penelitian ini dilakukan di polres kuan…
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, tuntutan ekonomi pun semakin memaksa manusia untuk memenuhinya dengan cara apa pun dan bagaimana pun manusia harus menjawab tuntutan ekonomi tersebut. Perkembangan globalisasi berpotensi terjadi kejahatan yang dilakukan para pelaku serta dapat menimbulkan kerugian para korban seperti halnya melakukan penipuan. Penipuan merupak…
Problem hukum dalam penelitian ini didasarkan atas adanya antinomi eksistensi aparat penegak hukum (struktur) dan berbagai norma hukum & kebijakan (substansi) yang ditujukan sebagai mekanisme pencegahan & penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana penegakan hukum pidana, namun disisi lainnya tren peningkatan yang signifikan terkait penyalahguna dan peredaran narkotika yang meningkat …
Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertent…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM MEMPERJUANGKAN HAK TERPIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO : 1004 PK/PID.SUS/2022 PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR)
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Bengkalis, khususnya di Polres Kabupaten Bengkalis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yang terjadi pada tahun 2021-2022. Terkait dengan penelitian tersebut disebabkan pada tahun sebelum kejahatan yang sama banyak terjadi di Bengkalis. Korban dari pencabulan ini yang menjadi sasaran pelaku kejahatan adalah anak sekolah t…
Tindak pidana penganiayaan termasuk kedalam kejahatan terhadap anggota tubuh yang merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang bisa membuat korban mendapatkan berbagai macam penderitaan yang akan menimpa fisik pada korban serta kondisi psikologis korban juga akan ikut terganggu karena adanya sebabsebab tertentu. Akan tetapi dengan adanya hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara y…