Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan membentuk sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan akses terhadap informasi yang benar. Dalam undang-undang tersebut juga telah dipaparkan pengertian dari konsumen yaitu “setiap orang pemakai…
Praktik Insider Trading di Indonesia masih dianggap sulit diwujudkan berkenaan dengan proses ditegakkannya hukum serta pelaksanaan sanksi-sanksi pada pelaku. Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor1 publik akibat praktik insider trading, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk men…
Air bersih merupakan kebutuhan vital dan hak dasar yang wajib dipenuhi negara melalui pelayanan publik. PDAM Tirta Bulian, sebagai BUMD di Kelurahan Bulian, Kota Tebing Tinggi, memiliki peran penting dalam menyediakan air bersih yang layak dari segi kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan PDAM, seperti air k…
Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara matril, fisik, maupun psikologis), korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Berbicara tentang korban salah tangkap. Korban…
Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Stasiur Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ranti Mulya Mandiri Kec.Kelayang Kab. Indragiri Hulu, mash kurangnya perhatian serta kepedulian dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu pekerja melaksanakan pekerjaannya tidak menggunakan alat pelindung dir…
Perlindungan hukum terhadap jam kerja lembur merupakan hak setiap pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi jam operasional yang ditetapkan. Namun, dalam kasus yang terjadi di salah satu perusahaan Indomaret …
Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital, khususnya Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, Perkebunan, penggunaan tanah banyak berbenturan dengan izin penggunaan kawasan kehutanan, Kepastian Hukum Status tanah masyarakat harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberik…
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan hak kebendaan masyarakat, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Banyak lahan yang telah dikelola secar…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen yang seringkali berada dalam posisi rentan dalam penyediaan barang dan jasa. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini ditegaskan dalam penelitian penulis yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen dala…