Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwasanya Badan Permusyarawatan Desa memiliki hak dalam pengawasan pada kinerja Kepala Desanya. Karena, sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD in…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…
PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HILIR Oleh : Pitriani NPM : 207121095 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambat pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan paj…
Perparkiran merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penurunan kapasitas jalan yang ada, serta akan menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak parkir di badan jalan terhadap kinerja lalu lintas di ruas Jal…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. dan untuk hambatan-hambatan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian kualitatif. D…
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berperan menggerakkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan dari suatu wilayah yang dalam pemilihannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan atau proses musyawarah. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Peran dari BPD dalam me…
Badan permusyawaratan kampung adalah suatau badan yang berfungsi sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyepakati peraturan kampung, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja penghulu kampung. Fungsi badan permusyawaratan kampung sangat krusial di masyarakat dan terbentuknya kampung, badan permusyawaratan kampung merupakan badan pengawasan dalam kemajuan infrastruktur di kampu…
Penyelenggaraan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara Pemerintah Desa Tanjung Belit Selatan Dengan Badan Permusyaratan Desa (BPD) di kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar. Tipe Penelitian adalah Kualitatif dengan metode survei wawancara ,analisis lapangan, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis secara Deskriptif bahwa dapat di simpulka…
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berperan menggerakkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan dari suatu wilayah yang dalam pemilihannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan atau proses musyawarah. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Peran dari BPD dalam me…
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Indikator dari penelitian ini adalah Menetapkan Peraturan Kepenghuluan Bersama Penghulu, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, dan Melakukan Pengawasan Kinerja Penghulu. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir …