Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Berbagai jenis satwa endemik hidup di dalamnya dan banyak di antaranya memperoleh perlindungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu satwa tersebut adalah belangkas (Tachypleus gigas). Akan tetapi, keberadaan satwa tersebut kini semakin terancam akibat menin…
Penelitian ini mengkaji tentang pembuktian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan kerja, dengan fokus studi pada Putusan Nomor 856/Pid.B/2023/PN Pbr. Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya kecelakaan kerja fatal di area PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menewaskan tiga orang pekerja akibat menghirup gas amonia di dalam tangki limbah (ruang terbatas), di ma…
Partisipasi politik merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, termasuk bagi kaum disabilitas yang memiliki kedudukan setara sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak politik kaum disabilitas telah dilaksanakan secara i…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perceraian yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai pihak yang pa- ling rentan dirugikan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan hak anak meskipun perkawinan orang tua telah ber- akhir. Namun, dalam realitasnya sering terjadi kesenjangan (gap) antara aturan hukum yang ideal (d…
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Penentuan kualifikasi perbuatan serta penerapan pasal yang tepat sangat bergantung pada fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pen…
Penelitian ini membahas mengenai pembuktian tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Plw. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak besar terhadap kondisi psikologis serta masa depan korban. Dalam praktik peradilan pidana, proses pembuktian terhadap tin…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan polemik karena mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden serta berdampak pada hak politik generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan tersebut dan menelaah implikasinya terhada…
Perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak atas tanah dan ruang hidup. Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3 yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataannya. Namun, dalam praktiknya masih…
Tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul merupakan kejahatan kesusilaan yang berdampak serius terhadap perlindungan anak dan menuntut penerapan pertanggungjawaban pidana secara cermat oleh hakim. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan perbedaan dalam konstruksi pertimbangan hukum, khususnya dalam menilai unsur kesalahan dan pembebanan tanggung jawab pidana kepada ter…
Fenomena Perceraian di luar pengadilan meruapakan permasalahan yang masih signifikan dalam masyarakat Indonesia. Perceraian di luar mekanisme peradilan tidak diakui secara hukum dan menimbulkan potensi pengabaian terhadap hak anak serta hak istrinya. Sebelum kerangka hukum nasional disahkan, praktik perceraian lebih sering berdasarkan pada ketentuan agama dan hukum adat. Penentuan hak asuh adal…