ABSTRAK Industri kelapa sawit memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang dikenal sebagai salah satu sentral perkebunan terbesar. Meskipun kontribusi ekonomi yang tinggi, sektor ini menghadapi tantangan serius berupa pencurian Tanda Buah Segar (TBS) yang terus terjadi secara masif. Berbagai upaya penanggulangan yang telah diimplementasikan oleh…
Secara normatif, Paradigma pemidanaan pada Undang-Undang Pengadilan Anak sebelumnya bersifat menghukum (retributif) kini berubah menjadi paradigma merestorasi (restorative justice) pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahruan hukum inilah yang merupakan ide baru untuk menghindari penjatuhan pidana secara litigasi bagi anak-anak yang masih di bawah pengampuan secara Hukum. Penelit…
Seiring dengan perubahan dalam dunia hukum yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mengadaptasi perkembangan tersebut. Dengan berjalannya waktu serta untuk memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan, ketua Mahkamah Agung mengubah peraturan Nomor 3 tahun 2018 dengan menerapkan E-Litigasi melalu…
Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dokter dapat menghadapi permasalahan hukum, termasuk dugaan tindak pidana medik yang timbul akibat tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi dokter agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa ada k…
Di Indonesia, pertumbuhan lalu lintas didorong oleh meningkatnya kebutuhan dan pembangunan ekonomi, yang menghasilkan lingkungan transportasi yang ramai dan dinamis. Namun, terlepas dari semakin luasnya jalan dan kendaraan, disiplin berlalu lintas tetap menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pengemudi sering melakukan kesalahan seperti tidak memberi sinyal, tidak tetap berada di lajur kiri y…
Hak restitusi pada hakikatnya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada korban oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, dimulai dari tingkat penyidikan yang mana pada tahap ini kewenangan penyidik dalam pemberian restitusi ialah memberitahukan seluruh hak-hak korban termasuk hak untuk menuntut restitusi ini, lalu penyidik memuat surat permohonan restitusi yang kemudian akan d…
Pencurian didefinisikan sebagai tindakan menyimpang yang bertentangan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 367. Dalam KUHP pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan ancaman kekerasan, Sedangkan pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Pencurian tersebut menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan o…
Penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi harus lebih ditingkatkan lagi. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh praturan yang ada, mulai dari Undang- Undang Kepolisian yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang pornografi yang berlaku di tana…
Masalah Ekonomi dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup. Selain itu, Ekonomi membuat masyarakat melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai misalnya melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan fenomena sosial yang tidak pernah ada habisnya untuk diteliti, hal ini dikarenakan tindak pida…
Kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Pbr berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Riau, yang memuat spanduk bergambar karikatur menyerupai Gubernur Riau dengan tulisan “Tangkap Gubernur Drakula”. Aksi tersebut dianggap telah merendahkan kehormatan pejabat publ…