Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis mekanisme pengawasan truk bertonase berat di jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Manajemen …
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019) merupakan regulasi yang dibentuk untuk mengatur tata kelola sistem elektronik dan transaksi elektronik secara komprehensif di Indonesia. Tujuan utama PP 71/2019 adalah untuk menjamin terselenggaranya sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Penaliti…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan objek wisata Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur serta mengidentifikasi faktor- faktor penghambatnya. Fokus kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi kelembagaan antara Disbudpar sebagai regulator dan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT SPP) s…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Genangan Air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru, dengan fokus kajian di Kecamatan Marpoyan Damai. Evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, akuras…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penempatan serta penyaluran tenaga kerja di Kota Pekanbaru. Upaya strategis ini sangat krusial dilakukan untuk menekan angka pengangguran dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan lokal, yang melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan utama: pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta industr…
Perkembangan perdagangan modern di Kota Pekanbaru menyebabkan semakin banyak produk beredar di masyarakat, baik produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, elektronik, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Di sisi lain, tidak semua produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan informasi yang benar. Produk cacat dapat menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, bahkan risik…
Perkembangan teknologi informasi mendorong Pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk administrasi pertanahan. Sertipikat tanah yang selama ini diterbitkan dalam format fisik kini dialihkan ke format elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam…
Penelitian “Peran Pemerintah Kota Batam dalam Pelayanan dan Perlindungan Hak serta Kewajiban Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui P4MI” menarik perhatian penulis karena mengungkap peran strategis Pemkot Batam di wilayah perbatasan sebagai pelindung PMI bernilai tinggi. Efektivitas P4MI belum dievaluasi komprehensif, sehingga studi ini krusial untuk mengukur kontribusinya dalam lindungi ha…
Hukum di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem hukum campuran meliputi hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat termasuk aspek perkawinan. Salah satu syarat pentingnya adalah batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menjamin kesiapan fisik, mental, dan so…
?Penggunaan helm standar merupakan kewajiban hukum bagi pengendara sepeda motor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini bertujuan melindungi keselamatan pengendara dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban penggunaan helm di Kota Dumai masih relatif …