Filter by
Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Un…
Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, anggota DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi Pembentukan Perda harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010261
- Collation
- ix, 90 hlm.; 30 x 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETE…
Ketertiban umum merupakan keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suasana yang tentram dan damai. Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan hal yang penting dan mengikat bagi penduduk dan perkembangan kota, diharapkan dapat menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 187310192
- Collation
- i, 58 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Pemerintahan 658.31 Rah i
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIB…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Senapelan. Permasalahan muncul akibat aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan penurunan estetika kot…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 187110748
- Collation
- i, 136 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Publik 711.5 Rac i
LARANGAN TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA…
Perkawinan satu suku atau satu marga merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang kecamatan kampa kabupaten kampar. Namun, tradisi ini telah dilarang oleh masyarakat setempat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai modern dan hak asasi manusia. Larangan terhadap perkawinan sesuku bagi masyarakat adat desa pulau birandang kecamatan kampa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010520
- Collation
- i, 90 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Berbadan Hukum Terhadap Pidana Tamba…
Dalam rangka menanggulangi kasus korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi dan strategi kedua yaitu strategi represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu strategi represif pemerintah adalah dengan melakukan proses penegakan hukum yaitu penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang merupakan salah satu ca…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021076
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Dinamika Hukum Dalam Perkembangan Dunia Bisnis Kepariwisataan Di Indonesia (s…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021041
- Collation
- i, 109 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Yel d
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawa…
Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penggerak birokrasi pemerintahan dan bekerja berdasarkan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Masalah yang terjadi dilapangan diantaranya: 1. Masih banyaknya terlihat Pegawai Negeri Sipil yang menganggur dari pada menyelesaikan pekerjaannya dan pada saat jam kerja ber…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 227322055
- Collation
- i, 140 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Pemerintahan 343.07 Mir i
Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Peruba…
implementasi peraturan wali kota pekanbaru nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan wali kota pekanbaru nomor 148 tahun 2020 tentang tarif layanan parkir
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 197310198
- Collation
- i, 79 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Perizinan Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Sarang…
IMPLEMENTASI PERIZINAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS KAWASAN KOTA PUSAKA KABUPATEN SIAK) ABSTRAK IGA MALINDA 187310342 Kabupaten Siak memiliki aturan bahwa lokasi tempat usaha penangkaran sarang burung walet tidak diperbolehkan di kawasan kota Pusaka, kawasan cagar budaya dan bangunan fungsi hunian yang telah di sebutkan dalam Peraturan Daerah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 187310342
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan …
Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. pemerintahan desa merupakan lembagan eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsii pemerintahan desa. Berdasark…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010055
- Collation
- i, Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 363.3 Suh f
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography