Problem hukum dalam penelitian ini didasarkan atas adanya antinomi eksistensi aparat penegak hukum (struktur) dan berbagai norma hukum & kebijakan (substansi) yang ditujukan sebagai mekanisme pencegahan & penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana penegakan hukum pidana, namun disisi lainnya tren peningkatan yang signifikan terkait penyalahguna dan peredaran narkotika yang meningkat …
Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Stasiur Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ranti Mulya Mandiri Kec.Kelayang Kab. Indragiri Hulu, mash kurangnya perhatian serta kepedulian dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu pekerja melaksanakan pekerjaannya tidak menggunakan alat pelindung dir…
Perlindungan hukum terhadap jam kerja lembur merupakan hak setiap pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi jam operasional yang ditetapkan. Namun, dalam kasus yang terjadi di salah satu perusahaan Indomaret …
Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang mel…
Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto menyampaikan kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal (investasi bodong) mencapai Rp139,67 triliun sejak tahun 2017 sampai tahun 2023. Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai affiliator aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Bada…
Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital, khususnya Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, Perkebunan, penggunaan tanah banyak berbenturan dengan izin penggunaan kawasan kehutanan, Kepastian Hukum Status tanah masyarakat harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberik…
Saat ini peningkatan angka perkawinan tidak terdaftar yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pra survey awal di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan angka perkawinan tidak terdaftar di masyarakat semakin bertambah meningkat. Namun sampai sekarang dalam praktik nya masih banyak masyarakat kabupaten pelalawan yang minim akan pengetahua…
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan hak kebendaan masyarakat, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Banyak lahan yang telah dikelola secar…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen yang seringkali berada dalam posisi rentan dalam penyediaan barang dan jasa. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini ditegaskan dalam penelitian penulis yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen dala…