Filter by
Implementasi Prinsip Non-Refoulement Oleh IOM Pekanbaru Dalam Menangani Pengu…
Studi ini mengkaji penerapan prinsip non-refoulement oleh International Organization for Migration (IOM) Pekanbaru dalam menangani pengungsi yang masuk ke Provinsi Riau. Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam International refugee law yang melarang pemulangan paksa atau pengusiran pengungsi ke negara asal jika terdapat risiko penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau ancama…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217610373
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN J…
Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang banyak dijaminkan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminkan. Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminan ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021042
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pengaruh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Ketentuan Hak-Hak Tra…
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak transgender, khususnya hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan menduduki jabatan publik di Indonesia. Studi ini memusatkan analisis pada kasus seorang transpuan yang terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tengga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010149
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PERBEDAAN PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN PA…
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021070
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK REFUGEES BERDASARKAN CONVENTION 1951 DAN PROTOC…
Pengungsi adalah individu yang mencari perlindungan di negara lain karena ketakutan beralasan akan penganiayaan di negara asalnya, sesuai dengan definisi Convention 1951 dan Protocol 1967. Dasar Hukum Pengungsi di Indonedia menggunakan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Indonesia. Perpres ini diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur penanganan pengungsi yang m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010117
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit…
Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat,kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah lebih produktif. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak Debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kre…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010110
- Collation
- ii,98 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Putusan Mk No .19/PUU- IX/2011 Terhadap Pengujian uud NO 13 Tahun 20…
Negara Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan setiap hak asasi manusia didalam mahkamah konstitusi ditetapkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengikat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Keenagakerjaan terkait dengan Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan orang yang tidak …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010417
- Collation
- ii, 103 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Penetapan Tersangka Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) Dalam …
Pengertian praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHP KUHAP, “Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Namun dalam implementasinya ada masih terdapat kendala khususnya mengenai penetapan tersangka yang dijadikan objek praperadilan. Disini penulis mengambil contoh putusan hakim pada Pengadilan Negeri Tembilaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022208
- Collation
- 118 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Jun p
Analisis Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Kehutana…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021105
- Collation
- iv.138 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan yang Berk…
Tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya Masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021056
- Collation
- iii,90 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography