Tindak pidana merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan hukum, pelaku tindak pidana dapat di berikan sanksi dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya berdasarkan apa yang telah ia langgar dari sebuah hukum, di indonesia kejahatan yang terus meningkat dan kerap terjadi salah satunya ialah peredaran narkotika. Tindak pidana peredaran narkotika sangat b…
Hubungan hukum antara masyarakat di Perawang dengan PT Arara Abadi diwujudkan melalui berbagai bentuk kesepakatan terkait penggunaan lahan, pemberian kompensasi, pembagian manfaat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, masyarakat menilai perusahaan tidak melaksanakan isi perjanjian s…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bengkalis serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengunakan metode campuran (mixed methods) dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta bersifat de…
Kepemilikan tanah di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar merupakan tanah ulayat yang dikuasai masyarakat hukum adat berdasarkan Adat Salingka Nagari. Tanah-tanah tersebut meliputi ulayat nagari, kaum, dan suku. Namun, keberadaan ulayat nagari diperkirakan tersisa sekitar ± 5% akibat pelepasan hak kepada pihak ketiga yang merubah statusnya menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna…
Hak dalam perjanjian kerja bagi buruh, antara lain: menerima pembayaran/ upah, memperoleh cuti atau hari libur, sedangkan kewajiban buruh antara lain melakukan pekerjaan, mentaati peraturan. Hubungan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati. Hubungan kerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja merupakan ses…
Penarikan sepihak dalam hal jaminan fidusia terjadi ketika lembaga pembiayaan atau kreditur mengambil alih aset yang dijadikan jaminan tanpa menempuh jalur hukum yang semestinya ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Tindakan ini sering me njadi sumber konflik hukum karena dilakukan tanpa melalui mekanisme eksekusi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti pele…
Permasalahan tentang penagihan kredit melalui ancaman, teror, penagihan sebelum jatuh tempo, penagihan diluar jam kerja, mempermalukan konsumen, merendahkan martabat, dan penyebaran data dan informasi konsumen maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang membuat konsumen tidak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta menyeba…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal, khususnya dalam aspek hubungan kontraktual pengadaan bahan baku yang menjadi penunjang utama kegiatan operasional perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor asing dalam pengadaa…
yang lebih kecil dari jumlah kreditor lainnya. Kreditor konkuren juga tidak memiliki hak istimewa dan jaminan atas harta-harta debitor. Oleh karena itu, kreditur konkuren adalah kreditur yang posisinya paling rendah dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika harta debitur tidak cukup untuk melunasi seluruh kreditur setelah dikurangi pembayaran untuk kredit…
Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha jasa parkir dan konsumen sering kali dituangkan dalam bentuk klausula baku yang tercantum pada karcis parkir maupun papan pengumuman di area parkir. Klausula baku tersebut pada umumnya berisi ketentuan yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang yang berada di dalam kendaraan. Klausula …