Analisis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru(Stu…

Secara umum perkawinan itu pada prinsipnya menganut asas monogami, baik di hukum positif maupun berdasarkan hukum islam. Pada pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan, “pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada kenyataanya praktek poligami dengan …

LARANGAN TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA…

Perkawinan satu suku atau satu marga merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang kecamatan kampa kabupaten kampar. Namun, tradisi ini telah dilarang oleh masyarakat setempat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai modern dan hak asasi manusia. Larangan terhadap perkawinan sesuku bagi masyarakat adat desa pulau birandang kecamatan kampa…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDAN…

Dispensasi Nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa , memeutus , dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orangorang yang memiliki halangan menikah . kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-0 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahu…

Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Melayu Di Desa P…

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan di pertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun desa. Seperti yang terjadi di dalam masyarakat atau beberapa adat bahwa seseorang yang memiliki suku bangsa yang sama dilarang untuk melakukan sebuah pernikahan, atau suatu suku satu dengan suku yang lain dilarang un…

Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Usia Perkawinan Singkat Di Kecam…

Manusia tidak mampu untuk hidup seorang diri sehingga manusia membuat sebuah tatanan masyarakat terkecil yang disebut keluarga, keluarga tersebut terbentuk dari ikatan jalin kasih antara seorang pria dan wanita yang disahkan oleh akad dalam proses perkawinan. Namun perkawinan yang terjadi tidak jarang menimbulkan masalah yang berakibat perceraian, perkawinan yang berlangsung antara 0 sampai 3 t…

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-undan…

Saat ini peningkatan angka perkawinan tidak terdaftar yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pra survey awal di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan angka perkawinan tidak terdaftar di masyarakat semakin bertambah meningkat. Namun sampai sekarang dalam praktik nya masih banyak masyarakat kabupaten pelalawan yang minim akan pengetahua…

Tinjauan Yuridis Peran Bp4 Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Sebaga…

Saat ini peningkatan angka perceraian yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan angka perceraian di masyarakat semakin bertambah meningkat. Ditambah maraknya pernikahan dini dimasyarakat. Selain perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini…

Makna Simbolok Prosesi Nemu Manten Upacara Perkawinan Suku Jawa di Bathin Bat…

Edition

-

ISBN/ISSN

196710037

Collation

i,87 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Sendratasik 392.5 Eri m

Studi Kasus Mengenai Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum T…

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer dimasyarat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’ atau …

Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Dikabupat…

The provisions regarding marriage have been regulated in detail in the rules of Islamic law, but this is contrary to the rules of customary law which in Islamic law there is no prohibition on ethnic marriage but in customary law there are its own rules regarding marriage. So that there are many problems that arise regarding the prohibition of same-sex marriage, such as the indigenous Malay…