Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu diketahui bahwa proses pembuktian dalam perkara pidana No. 169/PID.B/LH/2022/PN PBR telah memenuhi unsur-unsur pembuktian, yaitu adanya barang bukti, adanya keterangan saksi, adanya keterangan ahli, dan adanya keterangan terdakwa.
Perkembangan teknologi forensik, khususnya pemeriksaan DNA, telah menjadi salah satu terobosan penting dalam dunia penyidikan pidana, termasuk untuk kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan sering kali melibatkan tantangan dalam pembuktian, terutama ketika pelaku berusaha menghilangkan jejak atau ketika korban sudah dalam kondisi yang sulit diidentifikasi. Di sinilah peran teknologi DNA menjadi krusi…
Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan yang diatur didalam KUHP dan KUHAP mendapat perhatian khusus dari masyarakat, lantaran proses penegakan hukumnya harus berjalan dari tahap penyelidikan hingga putusan dari hakim. Menurut banyak ahli hukum dan masyarakat hal itu tidak setimpal dengan kerugian yang dihasilkan, sehingga dibutuhkanlah penegakan hukum dengan konsep Mediasi Penal. Dipaham…
Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan diterbitkan dalam tribunnews pada hari Kamis, 16 Maret 2023. Seorang pelajar melakukan pencabulan terhadap anak berusia 14 tahun. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang telah menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah Bagaiman…
Kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial, Juliari Batubara menghebohkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang sedang menyusahkan ini. Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo P…
Tindak pidana bidang kehutanan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana diancam sanksi pidana, bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan terhadap kehutanan, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan jera demi menjaga hutan Indonesia. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, da…
Implementasi Kebijakan hukum pidana oleh Kejaksaan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, memperoleh respon positif dari masyarakat sehingga meningkatkan permohonan penghentian penuntutan perkara dengan kerugian kecil. Giat sosialisasi kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mendirikan program kampung restora…
Tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya Masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap …
Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi, dan perlindungan kembali. Konsep ini dianggap memberikan manfaat kepada Anak yang berkonflik dengan hukum karena dapat menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Dengan demikian b…
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang dari sabang sampai merauke serta negara Indoensia memiliki berbagai macam suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar baik di kota maupun di desa. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat antara hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti adagium ibi ius ibu societas yan…