Komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, tindak pidana kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, termasuk di wilayah hukum Polres Bengkalis, se…
Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan respons terhadap kebutuhan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks tindak pidana pencurian sepeda motor, pendekatan konvensional yang bersifat retributif dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, keadilan restoratif sebagai…
Pencurian adalah suatu Tindakan mengambil atau merampas barang orang lain yang bukan haknya untuk di jadikan milik pribadi dengan maksud melawan hukum. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu kenyamanan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sawit adalah dengan menjerat pelaku pencurian kelapa sawit dengan menggunakan re…
Pencurian pada malam hari merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kejahatan ini termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di wilayah hukum Polsek Tualang, kasus pencurian pada malam hari masih sering terjadi sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang …
Tindak pidana pengeroyokan telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pengeroyokan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tindak pidana pengeroyokan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian seriusn masyarakat serta aparat penegak hukum. Pelaku umu…
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya aktivitas penebangan liar yang berdampak serius terhadap kerusakan hutan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta potensi kerugian negara dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, p…
Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan proses krusial untuk menjaga integritas institusi pemerintah. Sebagai negara hukum (rechtstaat), proses ini tidak hanya mencakup tahap pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga melibatkan mekanisme administratif internal berupa pemeriksaan disipl…
Indonesia mengakui pluralisme hukum yang meliputi hukum adat, Islam, dan hukum nasional. Dalam masyarakat Batak Karo yang menganut sistem patrilineal, hak waris lebih diutamakan kepada anak laki-laki dibanding perempuan. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 yang menegaskan kesetaraan hak waris. Namun, praktik adat masih dominan sehingga menimbulkan ketidaksesuai…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya sengketa kepemilikan tanah yang berasal dari tanah ulayat dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru–Bangkinang di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, yang berujung pada Perkara Nomor 72/Pdt.g/PN-BKN/2024. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari proyek strategis nasional seringkali menimbulkan konflik antara kepentingan negara dalam pengadaan…
Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sendiri dikenal memiliki keberagaman suku dan bahasa, seperti suku Jawa, Minangkabau, Melayu, Batak, dan berbagai suku lainnya. Di antara keberagaman tersebut, masyarakat Batak diketahui masih mempertahankan adat istiadatnya secara kuat, terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Ba…