Inspektorat Indragiri Hilir sebagai Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Indragiri Hilir, dalam hal ini Inspektorat Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal tugas Inspektorat tersebut ten…
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD dari sektor usaha burung walet, namun setelah peraturan ini diimplementasikan sejak tahun 2020 sampai 2023, capaiannya hanya 16 sampai 27%, padahal setiap tahun jumlah pengusaha sarang burung walet selalu meningkat. Maka berdasarkan pada per…
implementasi Peraturan daerah Kabupaten Siak no 11 Tahun 2001 Tentang penempatan Tenaga Kerja Lokal (Studi pada PT. Wira Cipta Perkasa) ABSTRAK Oleh : Sophia Febrianti Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dibuat karena untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal Kabupaten Siak dan untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor …
Kebanyakan masyarakat menganggap pakaian bekas sebagai mode yang unik dan klasik, pakaian bekas impor merupakan barang yang branded berkualitas baik dan harga yang relatif murah. Masuknya pakaian bekas impor ke indonesia ini ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian karena dinilai menganggu industri tekstil dalam negeri, meningkatkan limbah, dan berdasarkan uji laboratorium paka…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi; serta untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam…
Peraturan Desa Tahun 2019 tentang Peternakan, Pencurian dan Perusakan Ekosistem Sei. Siki di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Provinsi Rokan Hulu masih banyak masyarakat yang mempunyai hewan ternak namun tidak merawat ternaknya dengan baik sehingga hewan tersebut mencemari lingkungan sekitar pura dan harus dijaga kebersihannya. . Hewan-hewan milik masyarakat juga sering berlarian ke…
Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungi legislasinya Badan Permusyawaratan Desa Rimbo Panjang untuk membentukan peraturan desa terdapat beberapa mekani…
Relaas panggilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dilakukan oleh jurusita dan jurusita pengganti sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hukum acara perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPer. Ket…
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirn…