Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi; serta untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam…
Peraturan Desa Tahun 2019 tentang Peternakan, Pencurian dan Perusakan Ekosistem Sei. Siki di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Provinsi Rokan Hulu masih banyak masyarakat yang mempunyai hewan ternak namun tidak merawat ternaknya dengan baik sehingga hewan tersebut mencemari lingkungan sekitar pura dan harus dijaga kebersihannya. . Hewan-hewan milik masyarakat juga sering berlarian ke…
Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungi legislasinya Badan Permusyawaratan Desa Rimbo Panjang untuk membentukan peraturan desa terdapat beberapa mekani…
Relaas panggilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dilakukan oleh jurusita dan jurusita pengganti sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hukum acara perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 165 HIR, Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPer. Ket…
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirn…
Penelitian ini mengkaji pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh kantor wilayah kemerntrian hukum dan hak asasi manusia riau. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi riau hanya kabupaten kepualauan meranti saja yang aktif melakukan pengharmonisasian dengan melibatkan Kanwilkumham Riau. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut penulis s…
Penelitian ini dilakukan didasari oleh fenomena-fenomena yang tejadi pada ini Badan Permusyawaratan Desa Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, fenomena yang tejadi pada BPD Desa Pesajian antara lain belum optimalnhya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang tergabung dalam Badan permusyawatan Desa masih belum cukup kom…
ANALISIS DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU ABSTRAK Anggini Fuji Lestari Kata kunci : Disiplin Kerja, Peraturan Kantor, pegawai Tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk mengetahui beberapa disiplin kerja di setiap bidang perkantoran yang tujukan kepada pegawai agar mentaati peraturan di Biro Administrasi Umum Universitas Islam Riau. Metode…
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 ABSTRAK ERNI ULI SARI NPM : 207310243 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang dan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran BP…