Pra peradilan berperan sebagai instrumen yuridis untuk mengawasi langkah-langkah aparat penegak hukum, terutama dalam tahap penyidikan kejahatan. Evolusi penerapan pra peradilan di Indonesia semakin signifikan pasca-dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas ruang lingkup objek pra peradilan, termasuk dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Foku…
Peredaran obat tanpa izin edar, terutama melalui penjualan online, mengancam keamanan konsumen. Perlindungan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peran BPOM sangat penting untuk melindungi hak konsumen dari obat ilegal yang berisiko bagi kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yakni: Bagaimana Bentuk Perlin…
Sengketa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan masih sering terjadi dalam masyarakat, faktor utamanya karena kebiasaan dan kurangnya pemahaman hukum. Permasalahan semakin kompleks ketika sengketa tersebut berujung pada putusan onslag, yakni putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Masalah pokok dari penelitian ini Bagaimanakah…
Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat dan membutuhkan penanganan hukum yang efektif. Namun, peningkatan kasus penganiayaan sering kali tidak diikuti dengan penindakan yang optimal, sehingga menimbulkan impunitas bagi pelaku. Penyidikan sebagai tahap awal dalam proses penegakan hukum memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan pe…
Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas pelaku tindak pidana. Dalam kasus yang diambil oleh penulis merupakan salah satu pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi di wilayah Polresta Pekanbaru. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan yang …
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara telah mengadopsi pendekatan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Putusan…
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan E-Government di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi serta layanan dari pemerintah. Kabupaten Siak, mengembangkan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan hak anak di LP…
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perubahan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada periode sebelumnya dan pada periode setelahnya, yang tercermin dari Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpredikat WBK/WBBM, Indeks Maturitas SPIP, dan Level Kapabilitas APIP (IACM) pada periode 2020–2024. Pada periode sebelumnya, c…
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga binaan yang wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Bagansiapiapi berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan implikasi kebijakan terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Pendekatan …