Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksana…
Tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan historis yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat adat yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada tanah ulayat. Namun, kepentingan investasi melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kerap menimbulkan konflik agraria akibat tumpang tindih klaim dengan hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini mengkaji se…
Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran berupa poster interaktif pada materi “Hak dan Kewajiban” untuk siswa kelas III Sekolah Dasar. Latar belakang penelitian ini adalah minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), di mana guru cenderung menggunakan metode ceramah yang membuat siswa cepat merasa …
Perlindungan hukum ialah suatu sarana atau upaya untuk menciptakan ketenangan, ketentreman dan ketertiban, maka dengan adanya perlindungan suatu hubungan antar individu atau masyarakat dengan yang lainnya dapat terjaga agar terhindar dari adanya sengketa dan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan terhadap kreditur atas objek hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No 4 …
Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena di mana hakim kerap memberikan putusan di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, meskipun jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dan apakah putusan tersebu…
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara pidana dengan Nomor Putusan 221/Pid.B/2024/PN Pbr yang melibatkan terdakwa Hengki Ternando selaku Operasional Manager DD Bar Pekanbaru. Terdakwa didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan bersama saksi Rahmi Pratiwi (berkas terpisah), dengan cara …
Hak-hak anak keluarga poligami dalam hukum positif yaitu: a) hak keperdataan; b) hak mendapat perlindungan; c) hak atas pendidikan dan pemeliharaan; d) hak anak untuk mendapat kesejahteraan; e) hak anak untuk diurus urusan hukumnya. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut ku…
Konsep harta bersama dalam hukum keluarga memiliki implikasi yang sangat penting dalam pembagian harta setelah perceraian. Kasus banding perkara perceraian nomor 16/PDT.G/2024/PTA.JK menjadi fokus penelitian ini karena melibatkan sengketa pembagian royalti lagu dan menjadikan hal ini sebagai kasus yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pembag…
Keabsahan pengangkatan anak merupakan titik tolak dalam menentukan kebenaran status hukum seseorang yang diangkat. Hadhanah merupakan hak bagi suami dan istri maupun anak. Dalam mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anak yang melakukan pengasuhan anak sebelum dan sesudah perceraian. Hadhanah hukumya wajib bagi setiap orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Tuju…