Perlindungan terhadap hak – hak pekerja perempuan adala aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, terutama hak untuk mendapatkan cuti melahirkan yang berhubungan langsung dengan Kesehatan reproduksi perempua. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan secara jelas menetapkan hak cuti melahirkan bagi pekerja wanita selama satu setengah bulan sebelum dan satu s…
Penegakan kode etik advokat merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas profesi advokat sebagai profesi yang dikenal sebagai officium nobile. Advokat tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari unsur penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap klien, pengadilan, serta masyarakat. Dalam praktiknya, pelanggaran…
Peredaran obat tanpa izin edar, terutama melalui penjualan online, mengancam keamanan konsumen. Perlindungan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peran BPOM sangat penting untuk melindungi hak konsumen dari obat ilegal yang berisiko bagi kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yakni: Bagaimana Bentuk Perlin…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan hak anak di LP…
Perkembangan digitalisasi yang ditandai dengan berbagai alat teknologi yang dimana setiap orang dapat mengolah,memproduksi,serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi.Digitalisasi sudah merubah cara bisnis beroperasi,Namun di sisi lain kemajuan teknologi ini juga memberikan peluang kepada pengguna untuk melakukan kecurangan,kejahatan dan pelanggaran terkhususnya mengenai ke…
Adanya hubungan afiliasi (conflict of interest) antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan (swasta) menjadi faktor pendukung terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya di sektor kehutanan, Bentuk korupsi yang seringkali terjadi di sektor kehutanan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit atau penanaman s…
Perkembangan ekonomi nasional pada era globalisasi menempatkan korporasi sebagai salah satu aktor strategis dalam kegiatan industrialisasi dan modernisasi. Di samping memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara, aktivitas korporasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menonjol adalah p…
Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan hukum antara suami dan istri yang hanya dapat dilakukan melalui pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena perceraian terus meningkat setiap tahun, termasuk di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sak menjadi salah satu contoh perkara perce…
Era transformasi digital dan pemanfaatan media sosial memicu pergeseran model bisnis industri musik, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa kerentanan eksploitasi karya tanpa izin. Ketidaksiapan instrumen perlindungan hukum dalam mengimbangi kecepatan inovasi teknologi melahirkan ruang hampa yang kerap dieksploitasi oleh pihak-pihak pragmatis, di mana pelanggaran hak cipta bermetamorfosi…
Sengketa tanah sering menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pihak dalam gugatan, salah satu penyebab gugatan tidak diterima adalah gugatan kurangn pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu tidak dilibatkannya semua pihak yang berkepentingan, sehingga berpengaruh pada kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjuan hukum terhadap tidak di terimanya gugatan…