Perdagangan barang bekas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, aktivitas ini kerap menimbulkan persoalan hukum apabila barang yang diperdagangkan ternyata merupakan hasil kejahatan, sehingga pedagang berisiko dijerat dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penelitian ini bertu…
Penelitian ini membahas studi kasus nomor: 771/pdt.g/2022/pn. jkt. Pst yaitu terkait kasus gagal ginjal pada anak yang disebabkan oleh sirup yang mengandung zat berbahaya pada 2 (dua) industry farmasi yaitu PT Afi Farma dan CV. Samudera Chemical. Yang dalam bentuk gugatan clas action. Dalam hal ini pengawasan terhadap informasi pada label obat yaitu Badan Pegawas Obat dan Makanan (BPOM), faktan…
Pendaftaran Merek bagi Usaha UMKM merupakan bentuk perlindungan hukum dari berbagai hal yang dapat merugikan Pelaku Usaha UMKM. Bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga untuk peningkatan usaha dengan mendaftarkan merek, Meningkatkan Kepercayaan konsumen terhadap usaha yang telah didaftarkan Mereknya di Kemenkumham. Akan tetapi, masih banyak pelaku Usaha UMKM yang belum mendaftarkan me…
Hak-hak anak keluarga poligami dalam hukum positif yaitu: a) hak keperdataan; b) hak mendapat perlindungan; c) hak atas pendidikan dan pemeliharaan; d) hak anak untuk mendapat kesejahteraan; e) hak anak untuk diurus urusan hukumnya. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut ku…
Di era digital ini, teknologi semakin berkembang pesat ke segala bidang kehidupan termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di bidang perdagangan, saat ini sudah ada yang namanya perdagangan elektronik atau yang dikenal juga dengan sebutan e-commerce. Salah satu model transaksi yang berbeda dari proses transaksi sebelumnya yaitu COD (Cash on Delivery) yang merupakan metode transak…
Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, beberapa korban kekerasan seksual anak yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum tidak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam proses menyelesaikan perkara. Negara masih sibuk untuk membuat efek jera terhadap pelaku dengan tanpa melihat sisi korban, padahal korban k…
Salah satu penyebab banyaknya produk impor masuk ke Indonesia adalah perdagangan bebas. Peredaran produk pangan yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang masih beredar di masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru, sangat disayangkan karena tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru mengerti akan bahasa asing seperti salah satunya bahasa Inggris. Rumusan masalah adalah Bagaimana perlindungan hukum ter…
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahasanya. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terutama UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pe…
Salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut undang-undang sertifik…
Terhadap bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian barang, konsumen berhak memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi barang, berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sering memperoleh barang yang tidak sesuai izin edar, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Contohnya di dalam peredaran rokok ilegal. Edukasi dan sosial…