Penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menunjukkan tren peningkatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Permasalahan muncul ketika dalam proses penyidikan, khususnya pada tahap pemeriksaan tersangka, hak unt…
Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengganggu ketertibaan umum. Dengan demikian perjudian dapat merusak moral seseorang yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara tegas sehingga dapat efek jera bagi pelaku perjudian tersebut. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama kesusilaa…
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan masih belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan dari ta…
Dengan semakin meningkatnya tindak pidana di bidang Informasi Transaksi elektronik terkait dengan unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan melalui media sosial yang semakin meningkat di wilayah hukum Polda Riau khususnya Subdit 5 Reskrimsus Polda Riau, diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang sangat optimal dalam upaya menangg…
ABSTRAK Penegakan hukum pidana di Indonesia memerlukan dukungan laboratorium forensik untuk membuktikan suatu perkara secara ilmiah. Namun, efektivitas laboratorium forensik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan akses bagi penyidik di daerah. Studi kasus di Polres Kuantan Singingi menunjukkan bahwa penyidik mengalami kesulitan dalam mengirimkan barang bukti u…
Dengan semakin meningkatnya tindak pidana di bidang Informasi Transaksi elektronik terkait dengan unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan melalui media sosial yang semakin meningkat di wilayah hukum Polda Riau khususnya Subdit 5 Reskrimsus Polda Riau, diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang sangat optimal dalam upaya m…
Adanya Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan undang-undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam lingkungan masyarakat senjata api yang tidak memiliki izin yang sah secara hukum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Agar dalam pelaksaannya dapat tercapai maka harus terjalin koordinasi dengan para penegak hukum, tujuan dari peneliti…
Dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan perkembangan generasi muda dan anak-anak karena dampak Cyberporn sangat merusak perkembangan mental anak-anak tersebut. Internet dan teknologi pada saat ini banyak memberikan kemudahan terhadap kinerja manusia di zaman modern saat ini, namun ada beberapa pengguna atau user yang menggunakan internet untuk mengakses hal-hal yang terdapat unsur Cyberporn.…
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan menjadi isu penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP kerap terjadi dan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Pengeroyokan, sebagai bentuk kekerasan kolektif, tidak hanya menimbulkan kerugian …
Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencabulan anak dibawah umur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami bagaimana sistem penegakan hukum terhadap tindak pid…