Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang menjalankan tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji salah satu dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah baik yang diajukan oleh pemerintah daerah maupun yang bersumber dari usulan DPRD. Ada fenomena…
FUNGSI KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN INOVASI DAERAH (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir) Oleh : Misrawati NPM : 207122168 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi Badan Perenc…
Penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah secara teknis tentunya tidak terlepas dari kegiatan operasional yang akan mendukung terselenggaranya Pemerintahan seperti sarana prasarana berupa aset baik bergerak ataupun tidak bergerak. Aset menjadi unsur penting bagi pemerintah sebagai penunjang dalam bekerja. Untuk itu aset harus dapat dikelola dengan baik agar aset mampu memberikan kon…
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ABSTRAK Oleh ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN Penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejauh …
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025. Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terujudnya kepariwisa…
Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur- unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kebakaran hutan dan lahan di siak merupakan masalah serius sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Berbagai upaya untuk menguasai tanah dan kebakaran hutan t…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketent…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sistem informasi manajemen daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Tipe penelitian kualitatif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan, Bid…
Penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan RKA berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dan apa saja dampak dari implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan RKA berbasis kinerja …
Inspektorat Indragiri Hilir sebagai Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Indragiri Hilir, dalam hal ini Inspektorat Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal tugas Inspektorat tersebut ten…