Keterbatasan menghadiri persidangan perceraian mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi tahanan atau warga binaan dalam membela hak-haknya sebagai Tergugat. Keterbatasan dalam menghadiri persidangan perceraiannya menjadi bentuk kecemasan tersendiri bagi warga binaan. Bahkan hal tersebut dapat menjadikan dampak negatif terhadap psikologi warga binaan. Hal ini berlaku bagi Terpi…
Pengaturan regulasi hukum terkait kewajiban perusahaan perkebunan baik regulasi hukum perkebunan, maupun regulasi hukum pertanahan tidak memuat prinsip Reforma Agraria dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah, karena kewajiban perusahaan pemilik IUP-B, IUP, HGU, yang semula berkewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh peru…
Kerusakan-kerusakan kecil yang tidak segera dilakukan penanganannya menyebabkan kerusakan yang terjadi semakin besar dan pengaruhnya semakin meluas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan,mengetahui hasil nilai analisa dari metode SDI dan PCI, serta mengetahui cara penanganan dan pemeliharaan pada ruas jalan Provinsi Riau Ruas Jalan Cerenti – Air Mo…
Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga perlu diketahui kondisi jalan pada ruas Okak – Simp. Sempurna Alam Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan nilai kondisi…
Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berper…
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu ciri negara hukum rechtstaat yang dibentuk untuk melindungi hak-hak perseorangan atau masyarakat dari perbuatan atau tindakan badan/pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan melalui pembatalan/ pencabutan keputusan yang dibuat. Namun didalam praktek, seri…
Perjudian online dikategorikan sebagai kejahatan cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer/HP dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasa…
KOLABORASI HUMAS PEMDA DENGAN PERUSAHAAN PERS DALAM OPTIMALISASI PENCITRAAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MELALUI MEDIA MASSA Oleh ANSHARY ARIF Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Untuk mengetahui kolaborasi Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam optimalisasi pencitraan Pemerintah Daerah melalui Publikasi masif di Media Massa., Tidak semua Pre…
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA PEKANBARU Oleh : Zulfan Aprian NPM : 177122084 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keefektivan dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Ma…
Otonomi daerah memerlukan kemandirian daerah tersebut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai metode dan kebijakan yang tepat dan efektif. Realisasi penerimaan PBB-P2 selama periode 2019-2022 selalu menunjukan melebihi target yang direncanakan. Namun, perlu diperhatikan penetapan target penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun yang tidak sama. Kemudian di tahun 2020 terj…