Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelaksana Petugas Tindak Internal dalam penegakan kode etik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Penegakan kode etik merupakan instrumen penting dalam menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunaka…
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kelemahan administrasi, keterlambatan pelaporan, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap ha…
Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan kepulauan berbasis blue economy serta mengidentifikasi faktorfaktor penghambatnya. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana strategi ekonomi biru diterjemahkan dalam perencanaan, pelaksanaan program lintas sektor, serta evaluasi kinerja pembangunan di wilayah kepulauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif de…
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Indikator terdiri Peran pribadi (interpersonal role), Peranan berkaitan dengan informasi (Informasi Role), dan Peran Keputusan (D…
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti rendahnya tingkat transparansi, lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung proses pelayanan publik dan pengambilan keputusa…
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah di tengah dinamika kebutu…
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik sebagai indikator dalam penilian kinerja pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah karena penyelenggaraan pemerintah akan dikatakan baik apabila pelayanan publiknya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasaan kepada masyarakat karena m…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Tenaga kesehatan di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, akses transportasi yang sulit, beban kerja yang tinggi, serta minimnya dukungan sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi mempengar…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota Dumai. Fokus penelitian mencakup empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor p…