Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi kontribusi sektor swasta melalui skema Memorandum of Agreement (MOA) guna menambal keterbatasan anggaran daerah (APBD) dalam pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan. Meskipun didukung oleh Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), realisasinya menunjukkan fluktuasi iklim kemitraan y…
Amanat konstitusi Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 mewajibkan negara mewujudkan pemerataan mutu pendidikan tanpa diskriminasi wilayah. Namun, realitas empiris di Kabupaten Siak menunjukkan anomali yang tajam. Tingginya kapasitas fiskal APBD dari sumber daya alam nyatanya tidak berbanding lurus dengan capaian pendidikan dasar, dimana Ratarata Lama Sekolah (RLS) masyara…
Hak inisiatif legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instrumen fundamental dalam arsitektur otonomi daerah untuk menjamin bekerjanya mekanisme perimbangan kekuasaan. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2019-2023 menunjukkan anomali serius. Data menunjukkan agenda pembentukan peraturan daerah didominasi mutlak oleh inisiatif eksekutif (82,5%), sementa…
Meningkatnya volume kendaraan bermotor di kawasan perkotaan memunculkan persoalan pengelolaan perparkiran yang semakin kompleks, termasuk di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah mengamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap juru pa…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Islam Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR di Univ…
Pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan serapan anggaran daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menghadapi fenomena minimnya angka penginputan data pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas koordinasi yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu di UPTD Kunto Darussalam. Fokus penelitian ini meliputi ketercapaian sasaran, kualitas pelayanan, efisiensi sumber daya, pencapaian hasil, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Penelitian ini menggunaka…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Politik terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Riau tahun 2015-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder dari Badan Pus…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Riau tahun 2010 s/d 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berbentuk data runtut waktu (time series data) pada tahun 2010 s/d 2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) P…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Badan Pendapatan D…