Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat dan menjadi tantangan serius bagi sistem hukum dan sosial. Penanganan terhadap pelaku, khususnya pengguna, sering kali masih menitikberatkan pada pemidanaan dibandingkan rehabilitasi yang sebenarnya diamanatkan undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan kajian terhadap pembuktia…
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang menimbulkan akibat hukum berupa persatuan harta. Dalam praktik, perceraian sering memicu sengketa harta gono-gini, khususnya ketika terjadi pengalihan harta tanpa persetujuan pasangan. Kondisi tersebut mendorong penelitian ini untuk meninjau secara yuridis pembagian harta gono-gi…
dilan Agama di Indonesia dan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terkait pemenuhan hak nafkah anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak pasca perceraian dibebankan kepada ayah meskipun hak hadhanah berada pada ibu. Namun, dalam praktik peradilan agama, kewajiban tersebut sering tidak terlaksana secara optimal karena ayah tidak memiliki penghasilan tetap, tidak bertanggung jawab, atau…
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 18 telah dijelaskan secara eksplisit bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau pembeli tunggal dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 19 uu quo juga menjelaskan tentang kegiatan dilarang penguasaan pasar adalah pelaku usaha melakukan satu atau beberap…
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktik peradilan, perkara penggelapan dalam jabatan sering menimbulkan perbedaan dalam proses pembuktian maupun pertimbangan hukum hakim, sehingga perlu dilakukan…
Maraknya tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengancam keselamatan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap dokumen resmi negara. SIM merupakan bukti legalitas dan kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Negar…
Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan ini timbul dari kesenjangan antara norma rehabilitasi bagi penyalahguna sebagaimana Pasal 54, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan praktik pidana penjara di pengadilan. Penelitian ini menganalisis proses pe…
Tindak pidana pemalsuan identitas dalam pelaksanaan perkawinan kedua tanpa izin istri sah merupakan permasalahan hukum yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan tersebut pada praktiknya seringkali dilakukan dengan memanipulasi data identitas atau status perkawinan agar perkawinan kedua dapat…
Perkembangan praktik pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan yang dilengkapi dengan jaminan fidusia.Salah satu isu yang sering muncul adalah permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diberikan oleh kreditur untuk memastikan pelaksanaan pengadilan agar tidak berkahir pada kek…
Tindak Pidana Perdagangan Orang / Human Trafficking merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun demikian, da…