KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ASSET RECOVERYDALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEB…

Besarnya angka kerugian negara perlu menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, sehinggadapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi adalah dngan dibuatnya MOU antara pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Me…

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KESALAHAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN Y…

Unsur "dapat merugikan keuangan negara" pada tindak pidana materiil, kerugian adalah hasil dari perbuatan, sedangkan pada tindak pidana formil, kerugian merupakan bagian integral yang harus dipenuhi dalam unsur perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 secara eksplisit menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan atau p…

Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negri Tanjungpinang Dalam Melakukan Upaya Pe…

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…

Hilangnya Unsur Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tinda…

Undang-undang Tipikor dikesampingkan STR Bareskrim, disini menurut penulis bukan mengenyampingkan Undang-undang, akan tetapi apabila kerugian keuangan negara dikembalikan maka tindak pidananya akan dihentikan ditingkat penyelidikan. Dengan adanya STR tersebut dan mengembalikan kerugian keuangan Negara bisa menghentikan penyidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahu…

Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengelolaan Keuangan Daera…

Edition

-

ISBN/ISSN

207321063

Collation

ii,102 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Pemerintahan 343.03 Sar K

Studi Analis Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti T…

Edition

-

ISBN/ISSN

191021096

Collation

1,112 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Ilmu Hukum 657.45 Ram S

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai…

Edition

-

ISBN/ISSN

191021068

Collation

xiv,131 Hlm. ; 30 x 21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 343.03 Sus K

Analisis Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada SMA 3 Tapung Hulu ( Stu…

Edition

-

ISBN/ISSN

175210404

Collation

x, 66 Hlm. ; 30x 21 cm.

Series Title

-

Call Number

Manajemen 332 Jih A