ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}

Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
  • Location
    See More
  • Language
Found 35 from your keywords: subject="Korupsi"
1 2 3 4 Next Last Page
cover
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORA…
Comment Share
Zul AkrialMUHAMMAD IKHSAN AWALJON PUTRA

Korupsi di Indonesia telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa dan terorganisir dengan pola korupsi berjenjang (tiered corruption). Modus operandi ini menggunakan hierarki komando lisan dan sel terputus guna melindungi aktor intelektual (mastermind). Sistem pembuktian Negatief Wettelijk yang dianut KUHAP kerap menemui jalan buntu karena terbentur asas Unus Testis Nullus Testis (satu sa…

Edition
-
ISBN/ISSN
241021057
Collation
i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 345.06 Muh K
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP MANAGER PT.GEMILANG UTAMA ALEN (GUA) D…
Comment Share
ZulkarnainIKHWAN ADLI HAKIM

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam penegakan prinsip negara hukum di Indonesia. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan fenomena disparitas penjatuhan hukuman, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Salah satu perkara yang menimbulkan perhatian adalah tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum…

Edition
-
ISBN/ISSN
241021024
Collation
i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 345.01 Ikh D
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakuka…
Comment Share
Heni SusantiEKO VENDHI YUNIANTO

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara telah mengadopsi pendekatan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Putusan…

Edition
-
ISBN/ISSN
211010057
Collation
i, 83 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGAJUAN NOVUM DALAM PERMOHONAN P…
Comment Share
M. MusaNOLIS HADIS

Adanya hubungan afiliasi (conflict of interest) antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan (swasta) menjadi faktor pendukung terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya di sektor kehutanan, Bentuk korupsi yang seringkali terjadi di sektor kehutanan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit atau penanaman s…

Edition
-
ISBN/ISSN
231021078
Collation
i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 345.01 Nol P
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
PERAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA DALAM PEMULIHAN ASET NEGARA YANG HILANG (ASE…
Comment Share
M. Musa,ANGGIE RIZKY KURNIAWAN

Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Kabupaten Aceh Jaya telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan berupa hilangnya tanah negara seluas 507,8 Hektar. Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk merampas tanah tersebut kembali kepada negara, pelaksanaan pemulihan aset (asset recovery) menghadapi prob…

Edition
-
ISBN/ISSN
241021067
Collation
i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHAD…
Comment Share
SyafriadiMUNAWAR SYAHPUTRA

Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membawa konsekuensi signifikan terhadap desain kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan baru yang mengharuskan adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam tindakan penyadapan, …

Edition
-
ISBN/ISSN
231022102
Collation
i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PENYELENGGARA N…
Comment Share
MUSAAS`AIDIL

Tindak pidana korupsi suap yang pernah terjadi di Provinsi Riau yang melibatkan pejabat gubernur Riau, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dari tahun 2015 baru berakhir upaya hukum pada tahun 2022. Secara singkat peristiwa pidana yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut: Pada putusan tingkat pertama pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 62/PID.SU…

Edition
-
ISBN/ISSN
221022239
Collation
i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Implementasi Perjanjian Kerjasama Kemendagri dengan Kejagung dan Polri Dalam …
Comment Share
Heni SusantiM. MusaAntoni

Latar belakang adanya Kerjasama antara Kemendagri dengan Kejagung dan Polri Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi, dimana masing masing pihak tersebut memiliki kewenangan dalam hal penanganan laporan atau aduan masyarakat sehubungan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu meletakkan penelitian pada sistem aturan norma…

Edition
-
ISBN/ISSN
221022240
Collation
119 Hlm
Series Title
-
Call Number
Hukum 340 Ant I
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KESALAHAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN Y…
Comment Share
M. MusaNOFRI YANSYAH

Unsur "dapat merugikan keuangan negara" pada tindak pidana materiil, kerugian adalah hasil dari perbuatan, sedangkan pada tindak pidana formil, kerugian merupakan bagian integral yang harus dipenuhi dalam unsur perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 secara eksplisit menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan atau p…

Edition
-
ISBN/ISSN
231021092
Collation
i, 139 Hlm.; 30x21 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Covid-19 Di Ind…
Comment Share
ZulkarnainApri Nando

Kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial, Juliari Batubara menghebohkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang sedang menyusahkan ini. Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo P…

Edition
-
ISBN/ISSN
161010232
Collation
ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
1 2 3 4 Next Last Page
ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?