Analisis Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kec…

Pemerintahan Desa Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan…

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN KEPRIBADIAN BAGI ANAK KASUS PENYALAH…

Anak karunia Tuhan Yang Maha Esa, dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci secara lahir maupun batin. Anak tumbuh dengan baik atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia dibesarkan, bukan hanya kemauan diri sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Unda…

PEMBINAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI E-KATALOG LOKAL PE…

Edition

-

ISBN/ISSN

237121034

Collation

i, 139 Hlm.; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

-

Pelaksanaan Pembimnaan Terhadap Narapina Anak dalam Kasus Narkotika di lembag…

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sekarang ini sangat banyak macamnya, salah satunya tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya anak menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan yang ditetapkan di lembaga…

Pembinaan Aparatur Sipil Negara Oleh Inspektorat Di Lingkungan Pemerintah Dae…

PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH INSPEKTORAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU Oleh : Muhammad Zarviyan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pembinaan Aparatur Sipil Negara Oleh Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan faktor yang menjadi penghambat terhadap pembinaan Aparatur Sipil Negara oleh Inspektorat. Peran Inspektorat …

Strategi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini menganalisis strategi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial yang kompleks di kawasan Kota Pekanbaru. Fenomena anak jalanan menjadi isu yang mendesak agar segera dapat terselesaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanb…

Melalui Bimtek & Sertifikasi K3 Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Peru…

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI MELALUI BIMTEK & SERTIFIKASI K3 DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (PUPRPKPP) PROVINSI RIAU ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) Provinsi Riau sert…

Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar Dalam Membina Orga…

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar berjumlah 83 organisasi dan yang belum terdaftar di Kesbangpol Kampar sebanyak 7 organisasi masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sangat dibutuhkan dalam mengawasi kinerja Organisasi Kemasyarakatan. Pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas dan LSM tidak bertujuan untuk membatasi ge…

Peranan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Dalam Pembin…

penelitian ini adalah Menganalisis dan menjelaskan Peranan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 9 orang dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wa…

Analisis Pelaksanaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas…

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang- undang No. 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan , secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem …