Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam penegakan prinsip negara hukum di Indonesia. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan fenomena disparitas penjatuhan hukuman, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Salah satu perkara yang menimbulkan perhatian adalah tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah termuat berbagai regulasi-regulasi yang sifatnya khusus dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana. Namun, demikian meskipun telah diberikan ketentuan khusus ternyata tidak dapat menjamin tindakan aparat penegak hukum dalam memperl…
Selama tahun 2015, Badan Narkotika Nasional hanya melakukan rehabilitasi terhadap 18 ribu pecandu narkotika dari jumlah total 4.5 Juta. Padahal di satu sisi, semangat untuk tidak melulu memenjarakan pelaku penyalahgunaan narkoba melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, kondisi pelaksanaan penegakan hukum masih berorientasi pada pidana penjara saja…
Korupsi anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19) yang saat ini terjadi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, dimana pada saat wabah Corona Virus D…
Pemidanaan merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap warga negara yang melanggar undang-undang atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu “untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflict toplossing)”. sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Surat Keterangan…