Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktik untuk Jurusan Teknik Kimia di SMKN 2 Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor: 1289/Pid.B/2023/PN Pbr. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa hakim cenderung hanya menerapkan Pasal 378 KUHP (penipuan) tanpa mempertimbangkan Pas…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara telah mengadopsi pendekatan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Putusan…
Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya Polisi, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat di hitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tida…
Penelitian ini membahas tentang aspek hukum Peralihan Hak Milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Pbr Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan upaya yang dilakukan untuk memperlancar peralihan hak milik berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perti…
Penelitian ini membahas tentang aspek hukum Peralihan Hak Milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Pbr Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan upaya yang dilakukan untuk memperlancar peralihan hak milik berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perti…
Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjamin kesetaraan dan perlindungan terhadap anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma tersebut masih sering terjadi. Putusan…
Setiap anak yang lahir diatas dunia ini semestinya berhak mendapatkan Pengakuan dari orang tua biologisnya sebagai anak kandung. Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, sedangkan laki-laki yang melakukan hubungan biologis dibebaskan dari tanggung jawabnya…
Penelitian ini mengkaji tentang Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di Kecamatan Tapung Hulu. Berdasarkan Survei yang penulis lakukan terdapat 12 orang responden yang melakukan perceraian tanpa putusan. Perceraian tersebut dilakukan secara kekeulargaan dan musyahwarah oleh warga setempat saja, s…