Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUUXIX/2021 yang memberikan batas terhadap pelaksanaan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, khususnya apabila terjadi perselisihan mengenai cidera janji dan debitor tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kondisi tersebut menimbulkan per…
Korupsi di Indonesia telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa dan terorganisir dengan pola korupsi berjenjang (tiered corruption). Modus operandi ini menggunakan hierarki komando lisan dan sel terputus guna melindungi aktor intelektual (mastermind). Sistem pembuktian Negatief Wettelijk yang dianut KUHAP kerap menemui jalan buntu karena terbentur asas Unus Testis Nullus Testis (satu sa…
Hukum kewarisan Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga yang menetapkan pembagian warisan secara rinci melalui Al-Qur’an dan Hadis. Di Indonesia, hukum ini dihadapkan pada tantangan pluralisme sosial, seperti keberagaman agama, budaya, dan sistem kekerabatan. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan dalam penerapan prinsip keadilan, terutama dalam konteks pewarisan lintas…
Rekonstruksi kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga,…
Pengaturan regulasi hukum terkait kewajiban perusahaan perkebunan baik regulasi hukum perkebunan, maupun regulasi hukum pertanahan tidak memuat prinsip Reforma Agraria dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah, karena kewajiban perusahaan pemilik IUP-B, IUP, HGU, yang semula berkewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh peru…