Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dala…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Koordinasi (coordinating), Motivasi (motivating), dan Pengarahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Waw…
Fungsi BPD sangat penting namun dalam implementasinya fungsi Badan Permusyawaratn Desa di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik padahal secara regulasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan dalam membahas rancangan peraturan desa yang tertuang dalam aturan lebih khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawarat…
Tesis ini mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Di Mahato Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 dan A…
Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwasanya Badan Permusyarawatan Desa memiliki hak dalam pengawasan pada kinerja Kepala Desanya. Karena, sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD in…
Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi Aparatur Desa dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute …
Penelitian ini dilakukan didasari oleh fenomena-fenomena yang tejadi pada ini Badan Permusyawaratan Desa Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, fenomena yang tejadi pada BPD Desa Pesajian antara lain belum optimalnhya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang tergabung dalam Badan permusyawatan Desa masih belum cukup kom…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menerapkan peraturan pemerintah untuk penetiban hewan ternak di Desa Mudik Ulo dan untuk mengetahui faktor penyebab hewan ternak di Desa Mudik Ulo tidak bisa ditertibkan. Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sedangkan informan terdiri dari Ketua BPD, Kepala…
Penyelenggaraan pemerintah Kepenghuluan masih menjadi permasalahan terutama pada Badan permusyawaratan Kepenghuluan dalam pembangunan Kepenghuluan yang diakibatkan kurang maksimalnya kerjasama, kemampuan dan ikut serta dalam rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan kemajuan kepenghuluan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya tidak terlepas dari rancangan peraturan k…
pembangunan desa masih menjadi permasalahan kurang tepatnya kegiatan pembangunan desa hal ini dikarnakan kurang maksimalnya kegiatan menampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa yang di lakukan badan permusyawaratan desa sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran. kinerja badan permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak ter…