Filter by
KONSEP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT B…
Agama, hukum, dan negara adalah tiga komponen yang berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan UUPA mengatur bahwa negara mengakui hukum adat dan kepemilikan tanah bagi masyarakat hukum adat, namun pada tahun 2023-2024 masih terdapat 638.188 hektar konflik agraria yang merampas hak atas tanah masyarakat hukum adat di Ind…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022147
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kewenagan Pemerintah Daerah dalam Bidang Agama Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Te…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171022158
- Collation
- i. 113 Hal.; 2021 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348.598 Den k
Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara Berdasar…
Menurut Pasal 17 Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Kedudukan Wakil Menteri dalam sususan organisasi kementerian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan mengetahui Implikasi Hukum munculnya Jabatan Wakil Menteri pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Jenis Pendekatan yang diguna…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022164
- Collation
- 131 Hlm.,30x20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.02 Ric k
Penegakan Hukum Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Po…
Tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rup…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181022135
- Collation
- ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILU…
Tesis ini mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu serta apa kendala Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021055
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGA…
Pelaku Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bengkalis mengalami Kenaikan dan juga penurunan dimulai dari tahun 2023-2024, dikarenakan kurangnya efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan gelandangan dan Pengemis yang berada di kota Bengkalis, peneliti mengambil Kota Bengkalis (Pulau B…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021039
- Collation
- i, 100 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kebijakan Hukum Terhadap Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Pada Wilayah Pesi…
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau (besar dan kecil), Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu dari 37 Provinsi yang ada di Indonesia, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau berkaitan erat dengan kelautan dan perikanan dan juga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena terdapat 2.408 buah pulau besar dan kecil baik yang sudah maupun yang belum …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021012
- Collation
- 164 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Muh K
Analisis Yuridis Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)…
Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 dan yang terbaru Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 2018. Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022136
- Collation
- 125 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Dra A
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umu…
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 470 Ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu yakni kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses. Sengketa proses pemilihan umum adalah sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191021112
- Collation
- 110 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Zul P
Pengelolaan Perbatasan Negara Di Wilayah Terdepan Kabupaten Kepulauan Meranti…
Perencanaan dan Realisasi pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan anggaran sering terjadinya penundaan proyek pembangunan dan masih belum maksimalnya daerah dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meraih dana APBN, menjadikan kondisi daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191021104
- Collation
- 112 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Yus P
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography