Filter by
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI HASIL TAMBANG (NIKEL) DALAM BEN…
Sumber daya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan hal sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia, Komoditas nikel sangat dibutuhkan oleh banyak industri, seperti industri baja tahan karat (stainless steel), baterai, logam paduan, dan pelapisan logam. Hilirisasi industri tambang adalah proses peningkatan nilai tambah mineral yang dihasilkan oleh sektor tambang melalui p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021072
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Rekonstruksi Kodifikasi Antara Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang Berlaku …
Rekonstruksi kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022186
- Collation
- 137 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Del R
Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawas Terhada…
Pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terlihat tidak ada permasalahan dalam praktiknya ternyata menyimpan kendala yang nyatanya masih belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana mekan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010209
- Collation
- ix-92 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 343.03 Sof m
IMPLIKASI PENGAWASAN PERTAMBANGAN RAKYAT GALIAN BATUAN DAN DAMPAK TERHADAP LI…
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan. Permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan adalah munculnya kerusakankerusakan lingkungan hidup di sekitar ta…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021014
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
KONSEP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT B…
Agama, hukum, dan negara adalah tiga komponen yang berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan UUPA mengatur bahwa negara mengakui hukum adat dan kepemilikan tanah bagi masyarakat hukum adat, namun pada tahun 2023-2024 masih terdapat 638.188 hektar konflik agraria yang merampas hak atas tanah masyarakat hukum adat di Ind…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022147
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kewenagan Pemerintah Daerah dalam Bidang Agama Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Te…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171022158
- Collation
- i. 113 Hal.; 2021 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348.598 Den k
Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara Berdasar…
Menurut Pasal 17 Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Kedudukan Wakil Menteri dalam sususan organisasi kementerian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan mengetahui Implikasi Hukum munculnya Jabatan Wakil Menteri pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Jenis Pendekatan yang diguna…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022164
- Collation
- 131 Hlm.,30x20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.02 Ric k
Penegakan Hukum Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Po…
Tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rup…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181022135
- Collation
- ii, 154 Halm. ; 23x15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILU…
Tesis ini mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu serta apa kendala Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021055
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGA…
Pelaku Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bengkalis mengalami Kenaikan dan juga penurunan dimulai dari tahun 2023-2024, dikarenakan kurangnya efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan gelandangan dan Pengemis yang berada di kota Bengkalis, peneliti mengambil Kota Bengkalis (Pulau B…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021039
- Collation
- i, 100 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography