Filter by
Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekan…
The existence of women in political institutions is certainly highly anticipated. However, very often women who run for office are in the public spotlight, because there are obstacles to moving to become part of political participation, there are very few women and the low representation of women in political institutions. even though the government has issued an affirmative action policy to en…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010371
- Collation
- I, 91 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 ste k
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/puu-xvii/2019 Pengujian Undang-…
Pemilihan umum yang berkualitas adalah pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum yang mempu untuk bersikap independen, imparsial, tidak berpihak, serta mengatur kontestan pemilu sesuai dengan keadil dan kesetaraan, memahami teknis kontestasi pemilihan umum, dengan profesional. Kegiatan pemilihan umum ini sangat penting yang berarti sarana dimana masyarakat dapat berperan serta dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010084
- Collation
- i, 113 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi Di…
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirn…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010022
- Collation
- i,47 Hlm.; 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 346.04 Bud p
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Riau Terhadap Pemerintah Daerah B…
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdapat di daerah yang mana memiliki beberapa fungsi yakni, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi Pengawasan yang dilakukan pemerintahan daerah kabupaten maupun kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam lingkup pengawasaan umum dan pengawasan teknis. Pengawasan umum menurut Peraturan Pemerintah Nom…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 151010368
- Collation
- 107 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Dim P
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/puu-xiv/2016 Tentang Pengujian …
Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan Pemerintah Pusat yang diwakilkan oleh Mendagri dalam membatalkan Perda dan Perkada, dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal ini tersebut karena berdampak secara langsung kepada masyarakat dimana hal ini akan sangat memberatkan bag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021094
- Collation
- 129 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.02 Edi A
Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif Oleh Pemerintah Daerah Kabupat…
Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022164
- Collation
- 147 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.02 Rio P
keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Di Kabupaten Rokan Hulu …
Keterpilihan perempuan dalam keikutsertaan dalam lembaga politik merupakan suatu hal yang langka. Perempuan yang mencalonkan diri menjadi sorotan publik, karena sangat minim dan adanya kendala untuk bergerak menjadi bagian dari partisipasi politik, serta rendahnya keterwakilan perempuan dalam Lembaga Politik. Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela yang dijalankan oleh perempu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010552
- Collation
- i,95 Hlm.; 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 346.04 Sin k
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasar…
Pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Beberapa kasus hukum yang pernah terjadi menimbulkan keraguan bahwa pemerintah Desa tersebut tidak menerapkan asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tuj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022242
- Collation
- 172 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 307.72
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography