Negara indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini meliputi juga pembangunan ketenagakerjaan pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pekerja sektor formal adalah pekerja pada sektor-sektor yang formal karena sektor ini didirik…
Upaya yang merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Penempatan jasa tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur baik melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri,…
Upah merupakan tujuan utama bagi pekerja/buruh dalam mencari pekerjaan. Upah digunakan oleh pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Maka dari itu diperlukan kebijakan mengenai pengupahan agar dapat melindungi hak dari pekerja/buruh. Pemerintah memberikan kebijakan dengan adanya upah minimum. Upah minimum merupakan upah terendah yang diberikan majikan kepada pekerja/…
Peraturan tentang perjanjian kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, salah satu bentuk perjanjian kerja adalah Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PT. Asia Petrocom Services merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan pekerjannya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perusahaan ini bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). yang dimana me…
Sistem perlindungan upah pekerja sangat penting bagi para pekerja Sistem perlindungan pekerja dengan memberikan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan. Penerapan upah merupakan masalah yang sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang bertujuan bahwa kebijakan pengupahan ditujukan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi peker…
Pemutusan hubungan kerja seringkali menyulut konflik hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha, dan bentuk-bentuk perselisihan lainnya hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial salah satunya dengan non litigasi yaitu mediasi. Perkara yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau medias…
PT. GoTo Gojek Tokopedia harus mengelola Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para drivernya dengan baik, driver sebagai salah satu ujung tombak perusahaan dalam menjalankan beberapa produknya, driver sangat beresiko mengalami kecelakaan kerja, dengan adanya resiko tersebut PT. GoTo Gojek Tokopedia harus melakukan manajemen dalam aspek Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik sesuai…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada periode 2023-2024. Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK tanpa alasan yang memenuhi ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta…
Pengaturan regulasi hukum terkait kewajiban perusahaan perkebunan baik regulasi hukum perkebunan, maupun regulasi hukum pertanahan tidak memuat prinsip Reforma Agraria dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah, karena kewajiban perusahaan pemilik IUP-B, IUP, HGU, yang semula berkewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh peru…
Pelaksanaan Perjanjian Kerja terhadap Tenaga Harian Lepas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau didasari Surat Perintah Kerja (SPK) bukan dalam bentuk perjanjian Kerja Status kontrak dan juga aturan-aturan yang mengatur THL tidak jelas menyebabkan Perlindungan hukum terhadap THL menjadi tidak jelas. Jika terjadi sengketa juga akan timbul masalah ke pengadilan dimana…