Masyarakat adat didesa pesajian hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan haknya dalam pengelolahan lahan masyarakat yang dikuasai oleh PT Rimba Lazuardi. Namun dengan demikian setelah sekian banyaknya perjuangan yang dilakukan masyarakat hingga menempuh jalur mediasi. Rumusan masalah Bagaimana proses dan kendala dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Adat Mufakat dengan PT. …
ABSTRAK Secara tegas, KUH Perdata mengatur bahwa penyewa wajib menanggung tanggung jawab jika ada kerusakan pada barang selama masa sewa. Namun, jika kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh penyewa dan dapat dibuktikan, maka penyewa tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerusakan itu. Meski begitu, dalam praktiknya, masih terdapat individu yang tidak memahami tanggung jawabnya, sehi…
agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan selama keputusan diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Pid.Sus/2020 kasus Karen Agustiawan. BJR penting untuk melindungi direksi, mendoro…
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum, termasuk persengkongkolan dalam tender. Pada kenyataannya, sering kali terjadi persekongkolan yang bertujuan untuk memanipulasi proses tender, sehingga hasilnya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lain, termasuk negara. Salah satu kasus penting terkait persen…
Sengketa tanah sering menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pihak dalam gugatan, salah satu penyebab gugatan tidak diterima adalah gugatan kurangn pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu tidak dilibatkannya semua pihak yang berkepentingan, sehingga berpengaruh pada kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjuan hukum terhadap tidak di terimanya gugatan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keluhan konsumen terhadap layanan pengiriman Ninja Xpress di Kecamatan Pulau Burung, terutama terkait keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen dan berpotensi merugikan hak-hak mereka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum dalam memberik…
Mengutip Kementrian Agraria dan Daerah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode tahun 2018 s.d. 2020 terdapat 8.625 kasus sengketa lahan di seluruh Indonesia. Walaupun pengaruran kepemilikan atau pendafataran tanah telah diatur sedimikian rupa dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, tapi tetap saja permasalah tersebut selalu muncul dan bertumbuh. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatara…
ABSTRAK Hukum adat merupakan seperangkat aturan-aturan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di wilayah terentu. Pada umumnya bentuk hukum adat biasanya tidak tertulis seperti Undang-undang. Meskipun begitu penyebaran aturan-aturan yang tertuang di dalam hukum adat, biasanya di sampaikan dalam bentuk lisan. Negara Indonesia sendiri telah mengakui hukum adat sebagai bagian dari masyar…
Setiap kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan harus mendapat izin dari Negara, Pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan Kawasan Hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perbuatan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 …
Pada saat pandemi virus covid 19 kehidupan setiap manusia saat itu sangat ketat dan juga diatur dalam undang undang bahwasanya masyarakat yang ingin berpergian wajib menggunakan swab pcr adalah salah satu metode yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mengecek atau mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyakit.swab banyak digunakan untuk mengetahui virus yang paling banyak terdengar yaitu vi…