Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Camat dalam mengkoordinasikan penyelesaian lahan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ba…
Seiring dengan perubahan dalam dunia hukum yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mengadaptasi perkembangan tersebut. Dengan berjalannya waktu serta untuk memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan, ketua Mahkamah Agung mengubah peraturan Nomor 3 tahun 2018 dengan menerapkan E-Litigasi melalu…
Pemekaran wilayah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, namun dalam praktiknya sering kali belum mencapai hasil yang diharapkan. Kecamatan Ulu Sosa, sebagai hasil pemekaran, menjadi studi kasus penting karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dalam menyediakan layanan yang baik dengan kondisi nyata di lap…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan rotasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Graha Permata Hijau Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif degan analisis data Partial Least Squares (PLS). Pengumpulan data pada penelitian mengunakan …
Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang melarang klaim menyesatkan dengan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, khususnya terkait keamanan, khasiat, dan komp…
Konflik Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara, yang ditandai oleh diskriminasi sistematis, kekerasan bersenjata, pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan deportasi paksa. Amnesty International, Human Rights Watch dan PBB telah menyebutkan lebih dari 10.000 orang terbunuh dan 750.000 orang mengungsi ke Bangladesh sejak operasi militer Myanmar…
Penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing menjadi salah satu masalah yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Pekanbaru. Overstay dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum, sosial, maupun keamanan negara. Kantor Imigrasi sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan aturan mengenai izin ting…
Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dokter dapat menghadapi permasalahan hukum, termasuk dugaan tindak pidana medik yang timbul akibat tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi dokter agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa ada k…
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di suatu wilayah administratif secara serentak, gu…