Penyederhanaan birokrasi telah menjadi agenda krusial dalam reformasi sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari langkah ini Merupakan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi mendalam dalam struktur dan proses birokrasi menjadi suatu keniscayaan mengingat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi …
Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “c. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradila…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis d…
Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban perpajakan para pihak dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) properti di Kabupaten Pelalawan, serta hambatanya. Fokus utama penelitian adalah pada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundangundangan yang r…
Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa permasalahan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF karena tidak memiliki kepastian hukum, baik itu mengenai proses pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu. Debitur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji, serta menghilangkan kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat melakukan penjualan objek jaminan …
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Riau melakukan inovasi untuk memenuhi dan mengimplemantasikan Negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) sesuai dengan Undang-Und…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
Pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Beberapa kasus hukum yang pernah terjadi menimbulkan keraguan bahwa pemerintah Desa tersebut tidak menerapkan asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tuj…
Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas disebabkan beberapa faktor interpretasi hukum yang berbeda, pertimbangan keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta subjekti…
Koperasi merupakan tempat masyarakat untuk menjalin kerja sama secara sukarela berdasarkan tujuan yang sama, kebutuhan, kesamaan aktivitas dan dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Koprasi Unit Alahair Kabupaten Meranti dan Untuk mengetahui perkembangan Kinerja Keuangan koperasi unit desa Alahair Kabupaten M…