Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban perpajakan para pihak dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) properti di Kabupaten Pelalawan, serta hambatanya. Fokus utama penelitian adalah pada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundangundangan yang r…
Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa permasalahan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF karena tidak memiliki kepastian hukum, baik itu mengenai proses pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu. Debitur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji, serta menghilangkan kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat melakukan penjualan objek jaminan …
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Riau melakukan inovasi untuk memenuhi dan mengimplemantasikan Negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) sesuai dengan Undang-Und…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
Pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Beberapa kasus hukum yang pernah terjadi menimbulkan keraguan bahwa pemerintah Desa tersebut tidak menerapkan asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tuj…
Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas disebabkan beberapa faktor interpretasi hukum yang berbeda, pertimbangan keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta subjekti…
Koperasi merupakan tempat masyarakat untuk menjalin kerja sama secara sukarela berdasarkan tujuan yang sama, kebutuhan, kesamaan aktivitas dan dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Koprasi Unit Alahair Kabupaten Meranti dan Untuk mengetahui perkembangan Kinerja Keuangan koperasi unit desa Alahair Kabupaten M…
Dalam proses pembelajaran minat itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang peserta didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan kegiatan utama disekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah ada minat0belajar siswa pada pembelajaran matematika0di kelas V SDN 115 Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menilai tingkat minat siswa terhadap pembe…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode ku…
Kejaksaan Agung telah memperkenalkan program yang merupakan alternatif dalam penyelesaian masalah dalam suatu perkara, yang dikenal dengan istilah Restorative Justice. Dalam setiap kasus, jaksa harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan dari hukuman atau tindakan hukum yang diberikan. Berdasarkan masalah pokok penelitian, Ba…