Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah beserta sumber daya alam ada di atasnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan dapat dikatakan keberlangsung hudup masyarakat hukum adat, hak atas tanah yang dimiliki dikenal dengan Hak Ulayat. Saat ini pembangunan sangat meningkat tinggi dan menimbulkan kekhawatiran semakin meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan, sehingga perlahan-lahan masya…
Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah melahirkan inovasi baru berupa Artificial Intelligence (AI), khususnya generative AI, yang mampu menghasilkan karya secara mandiri seperti teks, gambar, musik, hingga video. Teknologi ini tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah bertransformasi menjadi sistem yang dapat menciptakan output menyerupai karya manusia. Fenomena ini membaw…
dilan Agama di Indonesia dan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terkait pemenuhan hak nafkah anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak pasca perceraian dibebankan kepada ayah meskipun hak hadhanah berada pada ibu. Namun, dalam praktik peradilan agama, kewajiban tersebut sering tidak terlaksana secara optimal karena ayah tidak memiliki penghasilan tetap, tidak bertanggung jawab, atau…
Perjanjian sewa menyewa merupakan hubungan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan harus memenuhi syarat sah perjanjian agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, Kontrakan Gurami di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis masih menggunakan perjanjian secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi te…
Meningkatnya aktivitas perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat membawa konsekuensi berupa risiko kredit macet yang dapat mengancam kesehatan lembaga keuangan. PT. BPR Arsham Sejahtera di Kota Pekanbaru sebagai salah satu BPR yang aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Dalam Upaya penyelesaian kredit macet, bank menerapkan mekanisme eksekusi Hak Ta…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem transportasi dari konvensional menjadi berbasis aplikasi, salah satunya melalui layanan Grab. Kehadiran transportasi online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen maupun driver yang menimbulka…
Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil). Fenomena “serangan fajar” atau money politic dalam Pemilu menjadi perhatian serius karena dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarak…
Hak inisiatif legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instrumen fundamental dalam arsitektur otonomi daerah untuk menjamin bekerjanya mekanisme perimbangan kekuasaan. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2019-2023 menunjukkan anomali serius. Data menunjukkan agenda pembentukan peraturan daerah didominasi mutlak oleh inisiatif eksekutif (82,5%), sementa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.Mengidentifikasi bentuk pengaturan Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan jika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan pengump…
Perkembangan teknologi informasi mendorong Pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk administrasi pertanahan. Sertipikat tanah yang selama ini diterbitkan dalam format fisik kini dialihkan ke format elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam…