Kematian akibat kecelakaan lalu lintas merupakan persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama ketika unsur kesengajaan turut menyertai tindakan pengemudi. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Riau tahun 2025, tercatat 2.454 perkara kecelakaan lalu lintas dengan 550 korban meninggal dunia, yang menegaskan bahwa isu ini masih krusial di Provinsi Riau, khususnya Ko…
Peradilan Agama berwenang menjamin kepastian hukum terkait penetapan ahli waris, proporsi hak setiap penerima warisan, sekaligus menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan interpretasi maupun kepentingan antarpihak. Melalui mekanisme peradilan yang berlandaskan hukum Islam dan didukung oleh ketentuan hukum nasional, diharapkan penyelesaian perkara kewarisan dapat terlaksana secara adil, member…
Mediasi merupakan salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang diwajibkan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban ini bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memberikan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution bag…
dilan Agama di Indonesia dan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terkait pemenuhan hak nafkah anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak pasca perceraian dibebankan kepada ayah meskipun hak hadhanah berada pada ibu. Namun, dalam praktik peradilan agama, kewajiban tersebut sering tidak terlaksana secara optimal karena ayah tidak memiliki penghasilan tetap, tidak bertanggung jawab, atau…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem aplikasi Eraterang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kelas IB Pelalawan. Teori menggunakan Efektivitas menurut Sutrisno: Pemahaman Progam, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data m…
Dispensasi Kawin adalah memberikan izin atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada Calon Pengantin yang ingin melangsungkan Perkawinan, tetapi belum cukup batas usia yang ditentukan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai usia minimum untuk menikah adalah 19 (Sembilan Belas) Tahun bagi Pria dan Wanita. A…
SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk memodernisasi administrasi peradilan melalui pemanggilan dengan surat tercatat namun penerapannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum sepenuhnya efektif karena berbagai kendala. Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana SEMA tersebut mencapai tujuan efisiensi dan kepastian hukum serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dal…
ABSTRAK Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menuntut adanya upaya penyelesaian sengketa yang tidak hanya berujung pada putusan perceraian, salah satunya melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta menilai efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitia…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perceraian yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai pihak yang pa- ling rentan dirugikan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan hak anak meskipun perkawinan orang tua telah ber- akhir. Namun, dalam realitasnya sering terjadi kesenjangan (gap) antara aturan hukum yang ideal (d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik perjudian togel di masyarakat yang menimbulkan dampak negatif secara sosial dan ekonomi serta melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam perkara Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr merupakan tindak pidana perjudian tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum dalam permainan judi yang terjadi di Jl. Siak II kel. Lab…