PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HULU ABSTRAK Oleh RUDI JAYA MANURUNG Tujuan utama penelitian ini adalah Menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid 19 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu. Tipe peneliti…
Jejaring kebijakan yaitu untuk menganalisis beberapa peristiwa penting dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap aktifitas PT. Padasa Enam Utama dalam pengolahan minyak sawit yang menimbulkan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jejari…
Sistem perlindungan upah pekerja sangat penting bagi para pekerja Sistem perlindungan pekerja dengan memberikan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan. Penerapan upah merupakan masalah yang sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang bertujuan bahwa kebijakan pengupahan ditujukan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi peker…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 dalam perencanaan pendidikan di Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tahun 2022. Dalam kontek penelitian ini yang dilihat adalah implementasi perencanaan berbasis data rapor pendidikan dalam perencanaan pendidikan di Kota Dumai tahun 2022. Dengan menggunakan teori …
Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sudah dilakukan salah satunya dalam rangka efektivitas tugas camat namun upaya pemberian bantuan tersebut belum tepat sasaran mulai dari anggaran yang diberikan dan pengguna anggaran. Kota Pekanbaru dalam penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Riau dalam efektivitas tugas camat tidak terlepas dari aspek proses dan aspek…
Mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Siak telah menetapkan sebanyak 8 (delapan) Kampung dari 122 Kampung yang ada menjadi Kampung Adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Ada fenomena menarik yang terjadi imbas penetapan Kampung menjadi Kampung Adat ini, antara lain, belum ada kejelasan terh…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI RIAU (Study Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau) ABSTRAK TETTY NURDIANTI PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran. Hal ini sudah diperintahkan melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang Penga…
Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19. Perwako ini dibuat juga dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengen…
Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau) berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteri…
Formulasi kebijakan pemekaran desa merupakan suatu kebijakan yang berpedoman dan mempunyai ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam proses pemekaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemekaran desa pada dilandasi oleh tujuan untuk mencapai keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningka…