Penelitian ini berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dilatar belakangi oleh permasalahan terindikasi kurangnya keterbukaan dalam proses tindak lanjut yang dimana masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas, terindikasi kurangnya koordinasi antar unit bidang, terindikasi k…
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU FINA YULIDA ARIANI ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Teori ini menyoroti empat …
Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penggerak birokrasi pemerintahan dan bekerja berdasarkan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Masalah yang terjadi dilapangan diantaranya: 1. Masih banyaknya terlihat Pegawai Negeri Sipil yang menganggur dari pada menyelesaikan pekerjaannya dan pada saat jam kerja ber…
Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen yang seringkali berada dalam posisi rentan dalam penyediaan barang dan jasa. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini ditegaskan dalam penelitian penulis yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen dala…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Tentang Penggelolaan Administrasi Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2020 -2023) ELMIRITA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi tentang…
Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu melakukan pendataan terhadap aset tanah yang merupakan milik daerah. Yang dalam pengumpulan datanya ada indikasi bahwa terdapat beberapa kendala sehingga tanah milik suatu daerah tersebut belum dapat di kelola dengan baik di karenakan ketidak jelasan status tanah tersebut, untuk itu perlu adanya peran Badan Peng…
Kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen …
IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA BACA MASYARAKAT BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PERPUSTAKAAN SOEMAN HS KOTA PEKANBARU YOLANDA AFRISILA NPM : 197110335 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengembangkan budaya baca masyarakat berbasis inklusi sosial di Perpusta…
Sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi pedoman kebijakan pembangunan pendidikan, salah satunya adalah bantuan pendidikan sosial bagi mahasiswa kurang mampu secara finansial. pemerintah. Namun bukti empiris lokal menunjukkan bahwa memperoleh pelayanan publik dari lembaga publik sangat sulit dan rumit, serta kekuasaan pegawai tidak mendukung efektivitas pelayanan publik …
IMPLEMENTASI PERIZINAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS KAWASAN KOTA PUSAKA KABUPATEN SIAK) ABSTRAK IGA MALINDA 187310342 Kabupaten Siak memiliki aturan bahwa lokasi tempat usaha penangkaran sarang burung walet tidak diperbolehkan di kawasan kota Pusaka, kawasan cagar budaya dan bangunan fungsi hunian yang telah di sebutkan dalam Peraturan Daerah …