HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ABSTRAK Di Indonesia kasus kekerasan seksual pada anak ialah masalah signifikan yang dihadapi masyarakat. UU No 23 Tahun 2002 yang sudah dirubah dengan UU No 17 Tahun 2016 serta UU No 35 Tahun 2014 menekankan betapa pentingnya perlindungan anak serta kewajiban semua pi…
Konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) adalah sebuah konsep baru yang lahir didalam RKUHP, yang dimana Hakim diberi wewenang untuk memberi pemaafan kepada pelaku tindak pidana meskipun terbukti bersalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Masalah pokok dalam penelitian ini ada…
ABSTRAK WILLYANSYAH SIREGAR (2024): PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM USAHA COFFE SHOP TARA.RUA DI PEKANBARU. Penulisan Skripsi ini dilator belakangi oleh perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen dalam usaha Coffe Shop Tara.Rua di Pekanbaru, merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat berbagai permasalahan Hak-hak konsumen yang…
PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM) merupakan perusahaan yang menawarkan layanan jasa yang bergerak pada bidang transportasi. Hadirnya Maxim juga menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak, permasalahan tersebut salah satunya yakni pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada layanan pesan antar makanan yang disediakan oleh PT. Teknologi P…
Pada umumnya pelaksaan eksekusi benda jaminan dapat menimbulkan sengketa karena kreditur menghendaki hak pelunasaan atas benda jaminan sedangkan debitur atau dalam kasus ini sebagai pihak ketiga tidak rela benda jaminan akan dieksekusi untuk pelunasaan hutang dari debitur, pihak ketiga mempertahankan benda jaminan dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan dengan alasan gugatan perbuatan melawa…
Perihal perkara hak tanggungan, terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dimana debitur (nasabah) tidak kunjung melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Balai Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Bank memaparkan apabila adanya debitur (nasabah) yang menganggap remeh dan tidak memperdulikan batas waktu dari perjanjian kredit tersebut, oleh sebab itu…
Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pokok permasalahannya adalah problem yang terjadi dalam penerapan pasal ujaran kebencian dan tidak jelasnya perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45a ayat (2). Penelit…
Tenaga kerja atau pekerja menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemenuhan Hak Pekerja berupa Cuti Tahunan diberikan melalui Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Tri Bakti Sarimas dengan Karyawan yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Financing To Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Tahun 2010-2020. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan). Objek penelitian ini merupakan perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Variabel Non Perfor…
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, mengatur tentang hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketidaksesuai aturan berlaku dengan prosedur seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan narapidana. Para narapidana tidak memperoleh hak mediasi dalam menyelesaikan p…