Penelitian ini membahas mengenai pembuktian tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Plw. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak besar terhadap kondisi psikologis serta masa depan korban. Dalam praktik peradilan pidana, proses pembuktian terhadap tin…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan polemik karena mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden serta berdampak pada hak politik generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan tersebut dan menelaah implikasinya terhada…
Perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak atas tanah dan ruang hidup. Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3 yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataannya. Namun, dalam praktiknya masih…
Tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul merupakan kejahatan kesusilaan yang berdampak serius terhadap perlindungan anak dan menuntut penerapan pertanggungjawaban pidana secara cermat oleh hakim. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan perbedaan dalam konstruksi pertimbangan hukum, khususnya dalam menilai unsur kesalahan dan pembebanan tanggung jawab pidana kepada ter…
Fenomena Perceraian di luar pengadilan meruapakan permasalahan yang masih signifikan dalam masyarakat Indonesia. Perceraian di luar mekanisme peradilan tidak diakui secara hukum dan menimbulkan potensi pengabaian terhadap hak anak serta hak istrinya. Sebelum kerangka hukum nasional disahkan, praktik perceraian lebih sering berdasarkan pada ketentuan agama dan hukum adat. Penentuan hak asuh adal…
Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban serta harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian berjalan sesuai kesepakatan sehingga dapat menimbulkan wanprestasi. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pbr antara Erman Abbas dan Afrizal Abbas melawan PT Karu…
Sengketa hak milik tanah menjadi masalah krusial di Indonesia, khususnya di Pekanbaru akibat sertifikat ganda dan kelemahan administrasi pertanahan yang memicu litigasi berulang serta menggerus kepercayaan terhadap kepastian hukum agraria. Fenomena ini menimbulkan konflik berkepanjangan dari dualisme hak ulayat dan hak negara pasca-UUPA, diperburuk oleh overlapping data BPN yang mencapai 40% ka…
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang telah mengalami over kapasitas. Over kapasitas ini terjadi karena tingginya kriminalitas di Kabupaten Kampar serta banyaknya narapidana dan tahanan titipan dari kota-kota tetangga Bagan siapiapi dan lainnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dmpak negatif yang lebih besar lagi. Dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penanggula…
Tingkat peredaran narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjukkan tren peningkatan. Data mencatat kenaikan jumlah kasus menjual narkotika dari 54 kasus pada tahun 2023 menjadi 70 kasus pada tahun 2024. Permufakatan jahat menjadi salah satu modus operandi yang sering dilakukan dalam transaksi gelap narkotika. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan hukum pidana materiil terh…
Tanah merupakan salah satu sumber daya penting yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis, sehingga pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah menjadi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah yang berujung pada proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum atas penolakan kep…