Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat positif legislator, yaitu tidak hanya membatalkan norma hukum tetapi juga menciptakan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Hal …
Tahun 2024 merupakan tahun politik. Sebagai imbas dari penyelenggaraan pemilu serentak, maka banyak gugatan yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan umum. Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau cukup menarik untuk dibahas, terdapat 7 Kabupaten/ Kota yang mengajukan gugatan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dari ketujuh gugatan itu hanya ada satu gugatan …
Selama masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat represi oleh penguasa yang mengabaikan hak warga negara. Pengalaman inilah yang memunculkan ide untuk menciptakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk perundang-undangan lewat lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Ide ini diejawantahkan ke dalam perubahan UUD NRI 1945 lembaga kekuasaan kehakiman baru yang bernama Mahkamah…
Pengujian undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim Mahkamah Konstitiusi harus taat terhadap asasasas yang berlaku, salah satunya adalah Asas Nemo Judex in Causa Sua, merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitiusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indones…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dengan postingan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia pencalonan wakil presiden, yang memicu perdebatan dan juga perselisihan pendapat orang-orang yang melihat dan membaca postingan tersebut. Hal ini melibatkan terjadinya komunikasi melalui kolom komentar postingan akun instagram @mahkamahkonstit…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review yang notabene berfungsi sebagai negative legislator kerap kali dilampaui dengan putusan-putusan yang bersifat mengatur dan menambah norma baru. Dalam praktiknya terdapat beberapa putusan yang membuat Mahkamah Konstitusi dalam memainkan peran sebagai negative legislator membuat putusan yang bersifat positive legislature. Dari banyak putus…
Penelitian ini di latarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan publik karena mengubah ketentuan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Meskipun permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, yang notabene seorang mahasiswa dengan legal standing yang dipertanyakan,…
Terkait penjabat kepala daerah, terdapat permohonan uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas pengangkatan ASN sebagai penjabat kepala daerah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tersebut karena penunjukan penjabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di …
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…