Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Info…

Proses penegakan hukum dari suatu tindak pidana dimulai dari proses penyelidikan oleh kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menghadirkan beberapa ketentuan sanksi pidana, namun tidak dapat diproses sanksi pidananya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa apa…

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Rekomendasi Saham Oleh Inf…

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap perlindungan hukum atas tindakan rekomendasi saham yang dilakukan oleh influencer, dengan studi perbandingan ketentuan sanksi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Fenomena perkembangan media sosial dan pengaruh yang dimiliki oleh influencer dalam pasar modal, khususnya rekomendasi saham, telah menimbulkan perhatian yang…

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasion…

ABSTRAK Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi denda terhadap tempat Pub yang melanggar Jam Operasional di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif dan efesien dikarenakan masih banyaknya tempat Pub yang melanggar aturan dan kurang antusiasnya kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum serta masih adanya aturan-aturan yang di l…

Efektifitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermoto…

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sudah beberapa kali diterapkan di Provinsi Riau. Maksud dan tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang muaranya pada peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Fenomenafenomena empirik menunjukkan masi…

Pelaksanaan Sanksi Adat Atas Pelanggaran Larangan Perkawinan Sesuku Menurut A…

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, hukum adat mengatur beberapa aspek yang ada di dalam masyarakat, salah satunya tentang perkawinan. Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat adatnya. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku pada masyarakat andiko nan 44 Kenegerian Tobiong. Perkawinan sesuku adalah perka…

Penerapan Sanksi Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Berdasarkan Hukum A…

Hukum perkawinan adat di Desa Pangkalan Baru menganut sistem eksogami yang mana pelaksanaan perkawinan sesuku dilarang dan diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya. Adapun suku yang ada di Desa Pangkalan Baru diantaranya Meliling, Domo, Melayu, Kampai, dan Dayun. Dalam pelarangan perkawinan sesuku ini tentunya menimbulkan berbagai persepsi, namun tradisi dan kepercayaan yang dipegang sec…

Efektifivas Sanksi Pidana Sebagai Sarana Terakhir Dalam Penegakan Hukum Terha…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Sebagai Sarana Terakhir Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Ilegal. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal masih banyak dijalankan oleh aparat penegak hukum. Efektivitas dalam menjalankan penegakan hukum di suatu Negara di awasi dan dijaga ol…

Pemberian Sanksi terhadap Pemilik Hewan Ternak(Studi Kasus Desa Bandar Jaya K…

Edition

-

ISBN/ISSN

167510221

Collation

i, 63 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Kriminologi 341.5 Mus p

Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Balap Ijar(Studi Kasus Balap Ijar di Jl Arif…

Edition

-

ISBN/ISSN

197510058

Collation

v, 76 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Kriminologi 341.5 Wir p