Kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain mengantuk saat mengemudi, kekurang kehati-hatian, dibawah tekanan orang lain, pengaruh obat-obatan dan lainnya. Peetanggungjawaban perdata dapat diajukan oleh korban kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan. …
Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas setiap kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau jasa yang diberikan. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat pada salah satu pelaku usaha restoran fast food yang melakukan tindakan merugikan konsumen, baik terkait kualitas produk, keamanan makanan, maupun pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Tind…
Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran atau banyak koperasi yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemuanya ini menurut pengamatan bahwa adanya kejanggalan dari pihak peng…
Kejahatan dibidang pertanahan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, dan pembuatan dokumen palsu berupa Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Ganti Kerugian yang melibatkan beberapa orang yang terkait,…
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah sagu yang dilakukan oleh kilang sagu di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kilang Pho Lin San tidak menjaga lingkungan hidup Limbah dari pengelolaan sagu atau juga disebut repu oleh masyarakat setempat dibuang langsung ke sungai oleh Kilang Pho Lin San sehingga timbulnya…
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan,keadilan dan kepastian hukum terhadap konsumen. Undang Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang larangan larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Namun pada kenyataan nya ketidaktahuan masyarakat akan aturan ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat dari ketentuan yang merugi…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum agen asuransi dalam penyampaian prospektus kepada calon nasabah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta menelaah urgensi pembentukan norma eksplisit guna memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi. Dalam praktik industri asuransi, agen merupakan aktor kunci dalam meny…
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 membawa perubahan substansial dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan yang sangat dominan, dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap presiden relatif terbatas. Namun, pasca…
Dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, manusia tidak pernah lepas dari suatu ikatan hukum. Dalam lingkup publik, hubungan hukum antara individu dengan negara atau dalam lingkup privat, hubungan hukum antara individu dengan individu. Masyarakat telat memberikan dampak semakin bervariasinya kebutuhan Masyarakat, khususnya semakin meningkatnya pembentukan akta otentik. Penelitian ini terdapat d…