Perkembangan usaha pergadaian di Indonesia semakin beragam, mulai dari gadai konvensional hingga gadai online. Untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai dasar hukum bagi perusahaan gadai swasta. Namun, dalam praktiknya masih terdapat usaha gadai yang tidak berbadan hukum dan tidak…
Perjanjian adalah suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka maeningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu. Pada pelaksanaanya, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi dengan masyarakat adat desa Dundangan Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa masalah yaitu pihak PT. tidak melaksanakan isi perjan…
Penelitian ini mengkaji analisis hukum kasus warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Pbr. Latar belakang penelitian ini menekankan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum yang mengutamakan legalitas, dengan hukum perdata sebagai dasar pengaturan hubungan antarmanusia, termasuk perkawinan dan warisan. Hukum warisan diatur dalam KUHP (KUHP Per…
Permasalahan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi dan menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketertiban serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dalam praktiknya, penyerobotan tanah dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan melibatkan pihak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan administrasi pe…
Unit Simpan Pinjam (USP) mitra masyarakat merupakan salah satu unit layanan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tambusai Betuah Mandiri untuk memberikan layanan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan dana usaha. Namun banyak nasabah USP yang wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran tepat waktu, bahkan tidak membayar angsuran bulanan dalam jangka waktu lama. Rumusan masalah penelitian…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perceraian yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai pihak yang pa- ling rentan dirugikan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan hak anak meskipun perkawinan orang tua telah ber- akhir. Namun, dalam realitasnya sering terjadi kesenjangan (gap) antara aturan hukum yang ideal (d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait peran notaris sebagai pejabat umum yang…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik perjudian togel di masyarakat yang menimbulkan dampak negatif secara sosial dan ekonomi serta melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam perkara Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr merupakan tindak pidana perjudian tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum dalam permainan judi yang terjadi di Jl. Siak II kel. Lab…
Maxim merupakan perusahaan teknologi informasi yang berskala global dengan adanya platform untuk memfasilitasi antara pertemuan pengemudi dan pelanggan. Keberadaan Maxim membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal beroperasi hingga saat ini, layanan Maxim menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan utama yang merugikan para…
Pemutusan hubungan kerja khususnya terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sering menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk hak atas ganti rugi apabila terjadi pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum melindungi hak pekerja untuk mendapatkan hak ganti rugi apabila pem…